SIAK (HR)-Rencana Pemerintah Pusat mencabut subsidi listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA menuai banyak kritikan, apalagi saat ini kondisi perekonomian masyarakat cenderung melemah. Jika kebijakan itu diambil maka akan menambah beban masyarakat kecil.

Suara penolakan dilontarkan Ketua DPRD Siak Indra Gunawan. Ia menyayangkan rencana itu diambi pemerintah pusat, pasalnya listrik merupakan kebutuhan utama dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jika subsidi dicabut, pasti pengeluaran masyarakat menikmati penerangan akan membengkak.

"Seharusnya pemerintah menggulirkan program yang pro rakyat, jangan malah menambah beban masyarakat. Kita ketahui bersama, saat ini perekonomian masyarakat makin melemah. Kalau bisa program yang ada untuk membangkitkan ekonomi, jangan malah membebani masyarakat," tegas Indra Gunawan, Rabu (4/11).

Menurut Indra, program ini sangat berdampak bagi masyarakat, bisa dibayangkan berapa banyak jumlah penduduk yang menjadi pelanggan daya 450 VA dan 900 VA, mereka nantinya yang merasakan langsung dampak kebijakan itu jika ditetapkan.

Untuk diketahui bersama, sebelumnya Kementerian ESDM berencana memberlakan kebijakan mulai 1 Januari 2016. Kementerian ESDM berencana mencabut subsidi tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA. Selama ini pelanggan 450 VA dikenaikan tarif listrik Rp400 per kWh dan 900 VA sebesar Rp600 per kWh.

Berkenaan dengan rencana pencabutan subsidi tersebut, tarif keekonomian atau nonsusidi pelanggan 1.300 VA yang akan diberlakukan pada pelanggan 450 dan 900 VA, mencapai Rp1.352 per kWh. Dengan demikian, ada kenaikan 238 persen bagi pelanggan 450 VA dan 125 persen untuk pelanggan 900 VA.

Dari data yang dirilis, dengan tarif yang berlaku saat ini, PT PLN (Persero) pada kuartal III 2015 mencatat laba yang siginifikan. Keuntungan PLN tahun ini mencapai Rp153,9 triliun atau naik 15,56 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp133,3 triliun. Kenaikan pendapatan itu hasil dari kenaikan volume penjualan menjadi sebesar 149,7 tera watt hour (TWh) atau naik 1,94 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 146,8 TWh.

Tidak Imbang
Menurut Indra Gunawan, penyediaan listrik tidak bisa dijadikan fokus pendapatan negara, jika upaya pemerintah menambah pendapatan negara dilakukan dengan mencabut subsidi listrik hal itu dinilai menyalah. Pasalnya masih banyak sektor lain yang perlu dioptimalkan, khususnya sektor yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak.

Kalaupun nanti stelah pencabutan subsidi listrik pemerintah pusat menggulirkan bantuan langsung pada masyarakat miskin, hal itu dinilai tidak sebanding dengan total subsidi listrik yang dicabut. "Tidak akan imbang, bisa kita hitung berapa juta masyarakat di Indonesia yang menggunakan listrik," terang Indra Gunawan.

Jika dari hasil pencabutan subsidi tersebut dibagikan langsung kepada masyarakat miskin maka tidak akan cukup. Indra Gunawan menilai subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu sangat tepat, yang mana pelanggan dengan daya rendah bisa dipastikan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sebagai indikator, masyarakat mampu pasti memiliki banyak peralatan canggih dan membutuhkan sumber listrik, sementara masyarakat miskin tentu tidak mampu membeli peralatan elektronik layaknya kalangan ekonomi menengah ke atas. Dengan demikian, tidak mungkin masyarakat menengah ke atas cukup menggunakan daya 450 VA atau 900 VA.

"Tak ada bedanya dengan pengelolaan APBD, kalau kita bagikan langsung ke masyarakat anggaran Rp100.000/ orang tidak akan cukup, maka cara terbaik digulirkan dengan program yang membantu masyarakat," ujar Indra Gunawan.

Lebih jauh, Indra Gunawan menyampaikan harapan agar pemerintah pusat bisa memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah, kita lihat bersama banyak jalan nasional yang ada di Siak kondisinya masih memprihatinkan. Padahal itu merupakan jalan lintas yang menghubungkan antara satu provinsi dengan provinsi lain.

Belum Sampai Kampung Kok Dicabut
Sikap yang sama juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Siak Sutarno SH, menurut Sutarno rencana Pencbutan Subsidi listrik sangat lucu, pasalnya saat ini sebagian besar masyarakat di Kampung-kampung belum pernah menikmati litrik dari PLN.

"Atas nama masyarakat saya berbicara, yang dibutuhkan listrik murah dan sampi ke kampung-kampung. Jangan cabut subsidi untuk masyarakat, kasian kami masyarakat miskin, apalagi yang sekarang baru dapat harapan akan mendapatkan aliran listrik dari PLN, langsung dapat kabar subsidi, bayangan dapat penerangan dengan harga terjangkau punah karena subsidi di cabut," ujar Sutarno.

Kebijakan pencabutan subsidi hanya layak diberlakukan untuk perusahaan, mereka yang menggunakan listrik untuk kebutuhan produksi sebuah usaha besar dan meraup keuntungan besar dari daya listrik. "Kalau untuk indutri silahkan cabut, tapi jangan untuk masyarakat," tegas Sutarno.

Sutarno menceritakan betapa susahnya perjuangan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menghadirkan aliran listrik dari PLN, bertahun-tahun masyarakat menunggu sebuah harapan tanpa kepastian. Kini harapan itu sedikit telah tergambar dengan terbentangnya jaringan listrik yang dibangun PLN dijalan lintas Provinsi atau jalan Nasional, serta jaringan yang terbentang di depan rumah. Namun mereka yang dikampung-kampung kenyataannya masih menungu kepastian kabar gembira dari PLN kapan bisa mendaftar dan rumah mereka dipasang KWH oleh PLN.

"Sekarang untuk hidupnya saja susah, masyarakat belum sempat menikmati kok subsidi mau dicbut," pungkas Sutarno. ***