JAKARTA (HR)-Suasana di Parlemen saat ini kembali memanas. Hal itu seiring dengan sinyal dari Koalisi Merah Putih yang akan menolak Rancangan APBN tahun 2016. Salah satu dasar penolakannya adalah akibat terlalu besarnya anggaran

Parlemen
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN.

"Kalau enggak salah ada Rp2.000 triliun lebih APBN tapi jelas penerimaan akan dihitung dari situ dan membawa implikasi kepada harmonisasi alokasi anggaran," ujar Sekjen Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Kamis (29/10).

Menurutnya anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN adalah wujud dari sikap pemerintah yang dinilai tak pro rakyat. Apalagi bila melihat penerimaan negara dari PMN di periode lalu terhitung rendah.

"Jelas PMN itu enggak efektif dan itu tak pro rakyat, kan terlihat dari penerimaan PMN yang lalu penyerapannya rendah," imbuh Koordinator Harian KMP ini.

Golkar sudah membuat 6 poin catatan untuk RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah. Namun Golkar baru akan mengungkapnya di rapat Banggar DPR siang ini. Idrus mengatakan KMP kompak menolak RAPBN 2016. "Jika pemerintah memperhatikan catatan-catatan yang akan dibacakan di fraksi baru kami bisa menyetujui APBN 2016," cetusnya.

Untuk diketahui, PMN adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi, dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. PMN pada BUMN akan dicatat sebagai belanja modal atau belanja investasi pada APBN. Penerimaan bagian laba (dividen) dari BUMN akan dicatat dalam APBN sebagai PNBP.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Fary Djemi Francis. "Kalau lihat tren di komisi penolakan pasti ada, kita akan lakukan secara kritis dan mungkin penolakan," ujarnya.

Fary menjelaskan beberapa alasannya, di antaranya terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun pertama sebesar Rp62 triliun dan ditambah sebanyak Rp38 triliun. Sementara serapannya baru sebesar Rp 28 triliun.

Gerindra ingin dalam RUU APBN 2016 tambahan untuk PMN itu dialokasikan ke anggaran untuk dana desa, lantaran pada tahun ini serapan dana desa belum sampai 50 persen dari total anggaran Rp20,7 triliun, untuk satu desa Rp1,4 miliar.

"Kenyataannya dana desa tidak dilakukan sungguh-sungguh, bahkan kita lihat setengah hati. Maka berkaitan PMN Rp38 triliun sekarang berikan pada program pro rakyat bukan PMN. Kita berikan dana itu untuk amanat UU dana desa," papar Ketua Komisi V DPR itu.
Selain dialokasikan untuk dana desa, Gerindra juga minta kelebihan anggaran PMN dialokasikan untuk dana-dana taktis seperti penanggulangan bencana seperti asap, banjir dan lainnya. Meski akan menolak RAPBN 2016, Gerindra siap membahas dengan pemerintah.

Terkait hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmad Noor Supit, mengaku  sudah mengetahui akan ada penolakan dalam persetujuan RAPBN 2016 tersebut.
"Memang di komisi bervariasi, ada catatan diberikan komisi, ada penolakan dari fraksi di komisi tersebut. Saya sudah dapat laporan itu," ujarnya.
Menurutnya, ada sinyal fraksi-fraksi yang menolak itu adalah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dengan berbagai catatan.
"Di KMP yang sekarang ini kelihatannya memang ada yang ingin menolak APBN. Kita lihat sementara sinyalnya begitu, tapi belum lihat di lapangan," tutur politisi Golkar itu.
"Secara politik kemudian fraksi menganggap harus disesuaikan. Itu sah-sah saja karena pembicaraan di DPR adalah pembicaraan politik. Silakan saja," ujarnya.

Gencarkan Lobi
Sementara itu, upaya antisipasi juga telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan lobi terhadap pimpinan KMP. Upaya ini dipimpin Wapres Jusuf Kalla.

Pada Rabu (28/10) malam, pimpinan KMP bertemu dengan JK. Salah satu yang hadir adalah Ketua Umum Golkar versi Munas Riau, Aburizal Bakrie (Ical) dan petinggi parpol KMP lainnya.

Agenda pertemuan itu membahas soal RAPBN 2016 yang akan disidangkan oleh DPR pada Jumat hari ini. Pertemuan ini juga merupakan kelanjutan dari  pertemuan petinggi KMP di Bakrie Tower.

"Ada pembicaraan soal RAPBN 2016 nanti tanya saja ke Pak JK hasil pembicaraannya apa," bisik pihak internal KMP.

Beberapa hari yang lalu, wapres JK sendiri menegaskan optimismenya soal pengesahan RAPBN 2016 akan berjalan lancar dan akan disetujui pihak KMP dan KIH. "Optimislah pasti akan disetujui?" Kata JK kepada wartawan di istana wapres.

Terpisah, Seskab Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi telah mengingatkan Menteri Keuangan agar menyusun RAPBN 2016 dengan benar, sehingga bisa menggambarkan keinginan Presiden dalam mewujudkan Nawacita.

"Arahannya adalah, karena APBN yang sekarang ini betul-betul yang nanti akan menjadi APBN Presiden, dengan demikian diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam Nawacita itu bisa diterjemahkan. Nah itu yang sekarang diminta ke Menkeu," ujarnya.

Pramono berharap DPR akan menyetujui APBN pertama Jokowi itu. Dia dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan siap maju melobi DPR untuk mencari titik tengah.
"Kalau memang masih ada perbedaan, diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya," ujar politikus PDIP ini. (bbs, dtc, gtr, ral, sis)