Pangkalan Kerinci (HR)-Dari 286 paket yang terdaftar pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, ingga pertengahan Oktober ini, Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pelalawan telah menerima 234 dokumen lelang dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Namun demikian pihak ULP komit bersama seluruh SKPD akan menggesa sisa paket pekerjaan yang belum masuk ULP sampai tahun anggaran berakhir.

Kepala ULP Pelalawan, Edy Surya, kepada wartawan, Rabu (21/10) di ruang kerjanya menyebutkan pihaknya terus menggesa proses lelang terhadap paket proyek yang telah masuk dari seluruh SKPD.

Saat ini, dari 234 paket tersebut sebanyak 220 proyek telah selesai ditender dan telah menghasilkan pemenang. Sedangkan 11 paket diantaranya masih dalam proses tender berjalan dan tinggal menunggu pengumuman saja."Namun ada tiga paket yang kita batalkan di salah satu SKPD, yakni dari Dinas Pendidikan.

Karena melihat waktu yang tidak mencukupi lagi. Padahal itu proyek fisik yang membutuhkan waktu banyak," kata Edy.

Kepala Bagian Aset Setdakab Pelalawan ini juga menegaskan, hingga kini ULP masih menerima paket proyek yang akan dilelang melalui LPSE. Namun khusus bagi proyek pengadaan barang dan jasa saja.

Itupun batas waktu memasukkan dokumen hingga tanggal 24 Oktober mendatang. Jika lewat dari itu, pihaknya akan menolak. Sebab melihat asumsi perkiraan waktu pelelangan mencapai 40 hari yang jatuh pada awal Desember. Jadi pengerjaan masih bisa digesa oleh kotraktor atau pihak ketiga.

Untuk itu, ULP mengimbau seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang melakukan pengadaan barang agar segera memasukan dokumen lelang. Agar tidak keteteran terkait waktu pelelangan hingga pelaksanaan. Apabila tak digesa, terpaksa proyek-proyek itu harus dibatalkan tahun ini.

"Sedangkan paket kontruksi, konsultan pengawas, dan konsultan perencanaan dipastikan tidak bisa masuk lagi. Tidak hanya masalah waktu, tapi terkait cuaca. Bulan depan sudah mulai musim hujan. Ini jadi ancaman berikutnya," tandasnya.

Menyikapi proses tender dan realisasi kegiatan pada tahun anggaran 2015 ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Nasaruddin menyatakan jika sistem lelang saat ini cukup baik dan mulai mengedepankan teknologi.

Namun ada sisi lain dalam proses lelang proyek ini yang perlu dikritisi Nasaruddin. Ia menegaskan, selama ini banyak oknum yang mengatas namakan dirinya untuk meminta proyek ke dinas-dinas. Serta ada juga sebaliknya, oknum pegawai di dinas menjual nama ketua DPRD untuk mengamankan proyek hal itu sama sekali tidak benar.
Karena itu diharapkan dengan adanya penegasan ini nantinya diharapkan proses leleng terbuka ini memang benar-benar terbuka tanpa ada batasan karena semuanya punya kesempatan menang dalam proses tender lewat ULP. Katanya.

"Saya sudah banyak mendapat laporan. Ada yang mengaku ini punya ketua dewan. Di dinas lain juga begitu. Saya pastikan, saya tidak ada berurusan dengan proyek apapun. Jika ada yang menjual nama saya, tolong laporkan segera," ungkap politisi Golkar ini.

Nasaruddin menegaskan ini merupakan pekerjaan dari oknum yang ingin meraup keuntungan dengan menggadaikan nama pimpinan DPRD. Bahkan di Sekretariat DPRD sendiri, banyak terjadi kasus serupa. Hal ini harus diluruskan olehnya karena semakin meresahkan.***