PASIRPENGARAIAN(HR)-Sebanyak 19 Guru tidak tetap (GTT)yang mengajar bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) mendatangi DPRD Rohul, mengadukan nasibnya sejak Januari tidak terima dana sertifikasi.

Kedatangan Senin (19/10), disambut Anggota Komisi III H M Hilip di ruang kerjanya. Sesuai laporan tertulis yang ditandatangani 19 guru menyatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bahwa guru tetap pemegang sertifikasiberhak mendapatkan tunjangan profesi, sementara guru tidak tetap tidak adapat.

Berdasarkan PP tersebut, maka Guru tidak tetap (GTT) PAI yang sudah sertifikasi di bawah naungan Kementerian Agama Rohul tidak bisa menerima tujangan tersebut sejak Januari 2015 sampai sekarang.

Salah seorang guru SMPN Ujungbatu mengatakan, Seluruh guru yang mengajar di Rohul haknya sama tidak ada perbedaan, yang membedakan pangkat atau golongan.

Untuk itu sebagai pendidikan ingin mendapat hak yang sama dengan guru-guru lainnya yang di bawah Dinas Pendidikan. "Untuk itu kami minta Dinas Pendidikan dan Kemenag agar merubah status Guru GTT menjadi guru bantu tetap," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komsi III melalui H M Hilip mengatakan, Komisi III tetap menerima pengaduan dan akan mempelajari terlebih dahulu penyebebnya. Kemudian akan mengundang Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mencari Solusinya.
"Kita akan mempertemukan para guru ini dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag membahas pemasalahannya," kata Hilip.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementrian Agama H Ahmad Supardi Hasibuan mengatakan, sesuai PP guru tetap pemegang sertifikasi dan  berhak mendapat tunjangan profesi, sedang guru PAI adalah guru tidak tetap.

Ahmad Supardi mengakui bisa dibayarkan dana sertifiasinya asal statusnya dirobah dari guru tidak tetap menjadi guru tetap. Pihaknya tidak sanggup membayar dana sertifikasi karena tidak ada aturan yang menganjurkan harus dibayar.
Guru-guru tersebut sudah berjanji akan datang ke Kantor Kemenag Rohul, akan tetapi sampai saat dirinya masih menunggu.***