SOLO (HR)-Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional mengakui, hingga saat ini belum ada solusi konkret dan terpadu serta koordinatif oleh instansi terkait, dalam pencegahan dan penanganan kabut asap di Indonesia. Meski setiap tahun, malapetaka ini terus berulang dan bahkan semakin parah.
Hal itu dilontarkan Deputi I Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Wisnu Widjaja, Kamis (15/10). Dalam hal ini,

Belum
pihak BNPB merasa hanya kebagian tugas 'cuci piring'.
Dikatakan Wisnu, sejauh ini belum ada upaya terpadu untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Tanah Air. Meskipun saat ini pemerintah sudah berupaya menyeret para tersangka pelaku pembakaran ke jalur hukum, namun pihaknya menilai hal itu belum maksimal.

"Kami sedang membuat konsep agar ke depan pencegahan secara terpadu bisa segera dilakukan. Langkah ini harus melibatkan semua kementerian, instansi dan lembaga terkait dari pusat hingga daerah. Jika tidak segera dilakukan, ya akan terus begini. Sejauh ini kami hanya kebagian cuci piring saja," ujarnya.

Dengan melakukan koordinasi dan penanganan yang terpadu, diharapkan, semua persoalan bisa dilakukan secara menyeluruh. Baik persoalan teknis maupun persoalan sosial. Hal itu perlu ditegaskan mengingat ada beberapa hal yang bisa menimbulkan persoalan jika ditangani secara sepihak karena kadang tidak memperhitungkan dampak atau ekses di sektor lainnya.

Lebih lanjut, ia mencontohkan, perkebunan kelapa sawit pada dasarnya membuat lahan menjadi mudah kering sehingga mudah memicu terjadinya kebakaran. Namun jika dihentikan begitu saja maka akan terjadi persoalan pada sektor ekonomi mengingat lahan sawit adalah salah satu komoditi andalan nasional.

Persoalan lain adalah adanya Perda di beberapa daerah yang membolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar asal luas lahan itu tidak lebih dari 2 hektare. Jika Perda itu tidak segera direvisi, dikhawatirkan akan terus menjadi sumber bencana asap setiap tahun.

"Selain itu saya kira ketegasan terhadap perusahaan nakal juga masih kurang. Sebetulnya gampang saja kalau mau menindak. Kalau ada lahan hutan terbakar, bisa dilihat tahun berikutnya perusahaan mana yang mengelola atau menanami lahan itu. Perusahaan itu harus mendapat tindakan tegas. Karena kebakaran hutan di Indonesia ini, 99 persen dikarenakan aksi pembakaran," tegasnya.

Cari Solusi

Terkait hal itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pimpinan DPR akan mencari solusi bersama jajaran menteri Kabinet Kerja. "Berbicara dengan Menkopolhukam, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lainnya," ujarnya.

Dikatakan, dalam forum itu, akan dibahas kebijakan apa yang sudah dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan juga akan coba didiskusikan. "Bagi mereka-mereka yang memang tidak baik, tentu harus ditindak," kata dia.

DPR juga akan mendorong penguatan anggaran bagi penanggulangan bencana kabut asap. Para pengusaha juga harus mendukung penanggulangan bencana semacam ini. "Karena bila hanya dengan bantuan pemerintah, anggaran ini tidak mencukupi," kata Novanto. (bbs, dtc, sis)