Tinjau Karhutla Bersama Presiden

Wako: Kabut Asap Sudah Mengganggu Kenyamanan Warga

Wako: Kabut Asap Sudah Mengganggu Kenyamanan Warga

PEKANBARU (HR)-Walikota Pekanbaru, H Firdaus, ST.MT, mendampingi rombongan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam rangka meninjau lokasi Kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Jumat (9/10).

Usai meninjau karhutla, Firdaus mengatakan, dampak kebakaran lahan dan hutan memang sudah sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya Pekanbaru. Ia juga menyebut pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal itu, sudah melakukan upaya serius, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan hingga aksi nyata di lapangan.

"Kita menyayangkan sekali, tindakan pemilik lahan atau pihak yang melakukan pembakaran ini, sepertinya mereka tidak menghiraukan larangan hukum, sehingga masih berani melakukannya. Para pelaku juga tidak mau peduli dengan dampak yang ditimbulkan, yang mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap dimana- mana," kata Firdaus.

Sebelumnya, untuk penanganan karhutla yang terjadi, pihak Pemko Pekanbaru juga telah menunjukkan gerak cepatnya dengan mengalokasikan dana tak terduga, sebesar Rp1 miliar.

Hal itu dilakukan merujuk pada penetapan Provinsi Riau dengan status darurat. Sebagai kebijakan menyeluruh, Walikota juga memerintahkan satuan kerja terkait, berupaya secepat mungkin dan siap dalam menghadapi bencana asap.

Salah satu SKPD yang diberikan tanggungjawab adalah, Dinas Kesehatan, yang diperintahkan agar mengaktifkan layanan Puskesmas selama 24 jam.

Untuk mengantisipasi dan menanggulangi dari bencana kabut asap, Pemko Pekanbaru juga membentuk pos-pos tanggap darurat di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Walikota menyebut, posko terpadu itu adalah upaya tindakan yang dilakukan untuk pencegahan, yang dapat dilakukan cepat dengan melibatkan banyak pihak.

Kemudian, untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah penderita penyakit bagi masayarakat khususnya pada bayi di Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru Firdaus, juga telah membuat kebijakan dengan menjadikan aula kantor walikota sebagai posko evakuasi bayi. Difokuskan untuk keluarga yang kurang mampu di 12 kecamatan yang ada.(adv/humas)