n Gedung Baru Dewan dan E-Government Dicoret n Rasionalisasi Dinas Ciptada Rp300 Miliar

Dana Hibah Berpotensi tak Terealisasi

Dana Hibah Berpotensi tak Terealisasi

PEKANBARU (HR)-Rendahnya serapan APBD Riau tahun 2015, dipredikasi akan terus bertambah. Selain akibat masih minimnya serapan di tingkat satuan kerja, dana hibah juga terancam bakal tidak bisa direaliasikan.

Hal itu menyusul adanya ketentuan bahwa hibah tidak bisa diberikan kepada individu atau perorangan, namun harus kepada organisasi kemasyarakatan, yang diakui keberadaanya dan berbadan hukum Indonesia.
"Banyak yang mengajukan bantuan hibah dari organisasi masyarakat. Tapi belum bisa dipastikan apakah ormas itu
Dana
memiliki badan hukum yang diakui negara kita. Ini yang menjadi penyebab dana hibah itu tak bisa dicairkan. Contohnya untuk rumah ibadah. Karena peraturan perundang-undangan menetapkan pemberian hibah bukan kepada individu," jelas Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, akhir pekan kemarin.


Disinggung berapa realisasi APBD Riau hingga Oktober 2015, Masperi mengatakan realisasi masih di bawah 40 persen. Dikatakan, Pemprov menargetkan dengan cepatnya disahkan APBD Perubahan, maka akan semakin cepat pula berjalan APBD Riau.
"Kita menargetkan APBD 2015 kita mencapai Rp7-8 triliun, dari anggaran kita Rp11 triliun lebih," ujarnya.

Gedung Baru Dewan Batal
Dari DPRD Riau, sejumlah program yang telah dicanangkan dalam APBD Riau 2015, akhirnya dicoret. Termasuk anggaran sebesar Rp45 miliar yang ditujukan untuk pembangunan gedung baru DPRD Riau. Sebagai gantinya, Gedung DPRD Riau yang ada saat ini, akan ditata ulang oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya (Ciptada) Riau.

Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi D bersama Distrada Riau, Jumat (9/10) malam akhir pekan kemarin. Menurut Kadis Ciptada Riau, Agus Dwi Sumarno, pihaknya akan menata ulang Gedung DPRD Riau yang ada saat ini dengan memaksimalkan fungsi ruangan-ruangan yang ada.

"Jadi untuk pembangunan dihapus, diganti dengan pembuatan detail engineering design (DED) penataan gedung senilai Rp150 juta dalam ABPD Perubahan. Jadi nantinya seluruh ruangan bisa difungsikan lebih maksimal. Lagipula gedung ini masih bagus," tambahnya.

Keterangan serupa juga diungkapkan Ketua Komisi D, Erizal Muluk. "Lebih baik ruangan yang ada di tata ulang, sehingga semuanya bisa difungsikan. Seperti untuk ruang ketua, seharusnya tidak tembus ke ruang rapat. Begitu juga dengan ruangan lainnya yang membuat koordinasi antara anggota Dewan jadi susah," terang Erizal.

Menurut politisi Golkar ini, Gedung DPRD Riau saat ini masih layak. Mamun karena masih kurang pemeliharaan dan penataan yang tidak maksimal, banyak ruangan yang terbuang.

Tidak hanya itu, Erizal Muluk juga mengungkapkan terjadi rasionalisasi di Dinas Ciptada Riau sebesar Rp300 miliar. Hal itu disebabkan, anggaran sebesar itu dinilai tidak akan bisa terlaksana dengan waktu yang tersisa tahun ini.
"Kalau tidak bisa maksimal dalam apbd-p ini percuma mereka. Apakah mungkin dilaksanakan, kalau tidak silpa besar. Kami hanya menyarankan saja, yang tidak mungkin kita drop saja, dan tetap menjadi Silpa," pungkas Erizal.

e-Goverment Dicoret
Tidak hanya itu, anggaran senilai Rp22 miliar untuk pengelolaan e-goverment di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) juga dibatalkan. Anggaran itu rencananya akan digunakan untuk pembelian personal computer (pc) untuk 53 satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau. Program itu dibatalkan karena waktu yang tersisa, dinilai tak mungkin untuk merealisasikan program itu.
"Waktu yang tersisa tak mungkin lagi, jadi Dewan sepakat program itu dihapus," ungkap Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.

Seiring dengan itu, Dewan juga mencoret anggaran sebesar Rp682 juta, yang ditujukan untuk merekrut 60 orang tenaga SDM di bidang informasi teknologi. (nur, rud)