TANJUNG SAMAK (HR)- Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Hafizoh, mengungkapkan dari pendapat berbagai lapisan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan HTI itu, menyebutkan kehadiran PT Sumatera Riang Lestari itu tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Apapun yang dibangun PT SRL  di pulau itu, hanya untuk kepentingan operasional perusahaan saja. Belum ada bangunan atau sarana dan prasarana umum yang dibangun untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, janji perusahaan yang akan membangun tanaman kehidupan itupun belum terwujud sepenuhnya. Sehingga masyarakat berpendapat, kalau perusahaan ini hengkang dari pulau itu, justru masyarakat akan merasa bersyukur.

“Jadi, kehadiran perusahaan secara umum tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar perusahaan itu. Sebab mereka juga mengurung diri dan kelihatannya perusahaan itu juga tidak mau menjalin hubungan erat dengan masyarakat. Intinya kehadiran PT SRL di Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tidak membawa keuntungan apa-apa bagi penduduk sekitar, ”ungkap Hafizoh anggota DPRD Kepulauan Meranti kepada Haluan Riau di Tanjung Samak Jumat kemarin.

Politisi Partai Golkar itu juga mengungkapkan, kalau perusahaan itu terkesan tidak peduli dengan siapapun.  “Kita dari dewan selama ini sering mengagendakan hearing dengan perusahaan itu. Tapi perusahaan ini tidak pernah menanggapinya. Kalaupun datang, yang datang itu justru orang yang sama sekali tidak dapat memberikan keputusan apa-apa terhadap sebuah persoalan yang timbul," katanya.

“Saya sebagai anggota dewan yang sudah memasuki periode ke dua tahun ini, menilai PT SRL memang perusahaan terkesan hanya mementingkan keuntungan perusahaan belaka," lanjutnya.
Jadi kalau saya ditanya atas keberadaan SRL di Rangsang itu, dapat saya simpulkan kehadirannya selamanya tidak akan memberikan apa-apa bagi Meranti apalagi bagi masyarakat pulau yang di perusahaan itu. Datang atau  tidak datang, menurut Hafizoh mengatakan podo ae.

Bahkan ditambahkannya, jika sebelumnya mereka tidak hadir, maka masyarakatpun akan senang dan bisa bercocok tanam  atau berkebun, seperti menanam sagu atau karet atau tanaman tua lainnya.
Tapi atas kehadirannya memaksa masyarakat terjepit, dan tidak bisa lagi berkembang lagi. Sementara masyarakat akan terus bertambah banyak, sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

Namun lahan yang ada sudah dikuasai untuk jangka lama. Persoalan seperti ini harus menjadi perenungan bagi pemerintah pusat untuk mengkaji ulang peruntukan lahan bagi perusahaan yang menguasai puluhan ribu bahkan ratusan ribu kektare lahan.
"Yang berkembang hanyalah perusahaan saja. Sementara masyarakat sekitar hanya melihat dari kejauhan, tanpa bisa turut menikmati kuntungan dari kedatangannya perusahaan itu,”sebut anggota DPRD dari Dapil Rangsang tersebut.
Abdul Hadi Humas PT SRL, tidak berhasil dihubungi, untuk mendapatkan tanggapan dari perusahaan atas pendapat anggota DPRD Kepulauan Meranti itu.***