RANGSANG BARAT (HR)- Purwadi dari Pokja Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang melakukan kunjungan ke Kecamatan Rangsang Barat Kamis (8/10) kemarin berjanji akan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Meranti ke pemerintahan pusat.

Ia dan beberapa anggota Pokja lainnya, pada Kamis sejak pagi hingga sore keliling pulau untuk menyaksikan dari dekat kondisi factual yang ada di wilayah tersebut.

Berbagai objek disaksikan oleh rombongan yang terdiri dari berbagai kelembagaan tersebut. Seperti dari Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup/ Kehutanan- Perkebunan, Pendidikan dan kesehatan itu, menyaksikan  secara bersama berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Meranti selama ini.

Mulai dari sarana prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, listrik, infrastruktur pertanian dan juga air bersih.
Sejak pagi puluhan anggota rombongan yang juga diikuti oleh Dandim Bengkalis, Letkol Wahyu DH, dan Perwira dari Polda Riau AKBP Helda serta Kepala Dinas Pertanian Yulian Norwis, Kepala Dinas Pendidikan M Arif MN dan Camat Rangsang Barat selaku tuan rumah Said Zamhur serta dihadiri oleh seluruh Kepala Desa se Kecamatan Rangsang  Barat.

Dari peninjuan tersebut digambarkan banyaknya persoalan yang muncul dalam kerangka memajukan daerah Meranti itu. Tim juga membuat penilaian bahwa kondisi Kecamatan Rangsang adalah sebuah kecamatan yang masih tertinggal.

Dikatakan anggota tim saat menyaksikan berbagai  keterbelakangan yang masih mendera wilayah itu menyimpulkan wilayah itu masih dalam kondisi tertingga. Hal itu dilihat dari berbagai indicator yang terjadi. Mulai dari sarana jalan yang masih belum standar, demikian juga listrik yang baru hidup hanya di malam hari saja, serta kebutuhan air bersih yang masih mengharapkan turunnya hujan.

Untuk itu dari pembicaraan di sela-sela peninjauan tersebut, Purwadi dari Kementerian Pengembagan Daerah Perbatasan menyebutkan, semua persoalan yang terjadi disampaikan saja ke pusat. Sesuai dengan departemen terkait. Mulai dari persoalan Sapras pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian/ peternakan dan lain sebagainya.

Sehingga nantinya di pusat akan diarahkan ke kementerian terkait, persoalan yang dikemukakan dan langkah konkrit penyelesaiannya,sebut Purwadi.

Ditambahkannya, persoalan penyerahan asset dari kabupaten induk ke Meranti menurutnya harus segera dilakukan.
Sehingga jika lahan untuk berbagai pembangunan itu secara hukum telah menjadi miliki Meranti maka sudah langsung bisa dilakukan pembangunan fisiknya.

"Sementara jika administrasi penyerahan asset itu belum dilakukan secara menyeluruh, maka apapun program pembangunan fisik ke depan yang akan dilakukan pasti akan menemui kendala,”katanya lagi.***