PEKANBARU (HR)- Upaya Kabupaten Siak berswasembada beras terkendala. Pasalnya banyak lahan yang dikuasai perusahaan perkebunan, sehingga untuk mencetak sawah baru tak dapat terlaksana.

Hal itu disampaikan Bupati Siak, Syamsuar dalam pertemuan kunjungan kerja Komisi B DPRD Riau ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak.
Bupati Siak menyampaikan, upaya pemenuhan kebutuhan beras harus membuka lahan persawahan  baru yang cukup luas. "Tapi pembuatan sawah baru ini terkendala karena keterbatasan lahan di Siak sudah dikuasai perusahaan perkebunan yang membuka lahan perkebunan di Siak," beber Syamsuar.
Diterangkannya, luas lahan tanaman padi di Kabupaten Siak setiap tahun selalu meningkat yaitu dari tahun 2011, luas tanam 7.419 hektare dengan hasil 27.446 ton beras, kemudian tahun 2012, luas sawah meningkat menjadi 8.728 hektare dengan hasil 33.859 ton beras.
Produksi kembali mengalami peningkatan tahun 2013 menjadi 7.620 hektare dengan hasil 36.978 ton beras. "Produksi beras kita setiap tahun meningkat, meski demikian belum dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat Siak, karena untuk swadaya beras pemkab mesti cetak lahan persawahan baru," jelasnya.
Apalagi, lanjut Bupati, berdasarkan data kependudukan Siak 2012. Penduduk Kabupaten Siak sekarang berjumlah 501.000 jiiwa, sehingga hasil panen memang belum mencukupi. Menurut Syamsuar, untuk mengatasi kendala pembukaan lahan persawahan baru ini diperlukan kerja sama antara Pemkab Siak dengan  perusahaan perkebunan. "Di mana lahan lahan HGU perusahaan perkebunan yang tidak dipakai bisa dipinjam mencetak sawah baru," terang Bupati.
Selain itu, kendala Pemkab Siak untuk tanaman pangan khususnya padi, adalah kurangnya debit air untuk kepentingan irigasi mengairi sawah sawah di Siak.
“Tahun 2013 lalu, kita sudah mengusulkan anggaran pembelian pompa besar untuk menyedot air dari Sungai Siak melalui Dinas PU dan pengairan tapi belum terealisasi," kata Kadis Pertanian dan Perkebunan Siak, Rubianti.
Menurutnya, lahan pertanian di kabupaten Siak juga sudah miskin unsur hara. Menanggapi persoalan ini, Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan Yohanis menyatakan kendala yang dihadapi Pemkab Siak ini akan disampaikan dalam rapat pembahasan anggaran di DPRD Riau. "Akan dimasukan dalam pembahasan APBD. Kita akan sinergikan program pemprov dengan Pemkab Provinsi dan pusat.  Karena, dengan dana keroyokan ini Insya Allah semua masalah ini bisa diatasi," jelas Marwan.
Dalam kunjungan kerja, turut hadir Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung, anggota Komisi B Karmila Sari, Firdaus, Agus Triyansah dan Sekretaris Komisi B, Samsurizal.***