Kembali Mangkir Hearing

Serikat Putra Terancam Dipanggil Paksa

Serikat Putra Terancam Dipanggil Paksa

PANGKALAN KERINCI (HR)-Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Serikat Putra yang berinvestasi di bumi subur Bandar Petalangan, kembali batal hadir dalam hearing dengan DPRD Pelalawan, Selasa (6/10). Apabila pada jadwal hearing ketiga tidak juga hadir, Dewan akan mengambil langkah pemanggilan paksa.

Padahal, perusahaan ini sudah dijadwalkan untuk rapat dengar pendapat bersama masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan yang bertikai dengan perusahaan ini. Otomatis, hal ini membuat DPRD kecewa dan meradang.

Ketua Komisi I DPRD Pelalawan, Eka Putra, menyebut PT Serikat Putra perusahaan yang tak kooperatif dan dinilai tak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Terbukti, kata politisi Golkar ini, penjadwalan hearing untuk kesekian kalinya dibatalkan oleh manajemen Serikat Putra tanpa alasan yang jelas.

"Sebenarnya apa mau perusahaan ini. Kita sebagai perwakilan rakyat hanya mencoba menjembatani konflik yang terjadi. Padahal sebelumnya, masyarakat empat desa di Bandar Petalangan ini melakukan pemblokiran akses ke Serikat Putra, namun kita mediasi dan pemblokiran berhasil di hentikan dengan catatan masyarakat meminta penjadwalan hearing dan manajemen wajib hadir dalam hearing tersebut.

Justru itu, hearing dijadwalkan hari ini (Selasa, red), tapi lagi-lagi manajemen Serikat Putra tidak menghormati jadwal hearing ini," ujar Eka Putra, Selasa (6/10).

Eka menambahkan, pada jadwal hearing, (7/9) lalu, manajemen perusahaan juga membatalkan hearing, sementara masyarakat sudah hadir untuk mengikuti hearing. Sekarang, jadwal (6/10) lagi-lagi dibatalkan oleh perusahaan. Jika untuk yang ketiga kalinya, perusahaan juga tak hadir, maka dewan akan melakukan pemanggilan secara paksa melalui pihak Kepolisian.

"Surat pembatalan hearing oleh Serikat Putra ini, baru Senin malam kita terima. Ini artinya, perusahaan melecehkan Dewan yang terhormat ini. Ini juga menjadi pemicu kemarahan masyarakat yang bertikai. Jangan dipersalahkan masyarakat, bila aksi pemblokiran kembali mereka lakukan.

Karena sudah terbukti, perusahaan ini arogan dan tak ada niat baik untuk menyelesaikan konflik?," pungkas Eka Putra.
Manajemen Serikat Putra melalui Suharto, saat dikonfirmasi terkait pembatalan hearing untuk yang kedua kalinya, tak ada jawaban.***