Menurut Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, rasionalisasi dilakukan untuk mengantisipasi nilai-nilai pekerjaan yang nilainya tinggi, sehingga tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat. Banggar sendiri meyakini pekerjaan dengan alokasi lebih Rp100 miliar tidak akan bisa terselesaikan di penghujung tahun anggaran 2015.
"Karena itu, kita akan banyak dirasionalisasi kemungkinan


APBD-P
nilainya mencapai Rp1 triliun," ujarnya.
Selanjutnya, proyek-proyek yang akan dirasionalisasi tersebut bisa saja dimasukkan kembali pada anggaran tahun berikutnya. "Itu bisa dimasukan kembali dalam apbd murni 2016 dalam bentuk proyeksi Silpa," tambahnya.

Noviwaldy mengakui, betapa total Silpa nanti, saat ini belum bisa diprediksi. Angkanya baru bisa diketahui setelah ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dewan sendiri baru bisa melihatnya setelah melihat serapan pada akhir Desember.

Dicontohkannya, kalau hanya 50 persen total dana yang terserap, maka 50 persen lagi dari total APBD  tahun 2015 menjadi proyeksi Silpa. Meski demikian, Dewan tentu menargetkan serapan APBD harus bisa mencapai tingkatan tertinggi. "Sekarang tinggal Pemprov Riau, dengan kondisi seperti sekarang ini, apakah mampu mencapai target itu. Kabar yang kami terima, katanya sekarang baru 30  informasinya, tapi Dewan belum terima laporan tertulis," pungkasnya.

Terima Penghargaan
Dari Jakarta, Pemerintah Provinsi Riau menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo, karena telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, kepada Plt Gubernur Riau yang diwakili Kepala Badan Penghubung Riau di Jakarta, Doni Aprialdi, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jumat (2/10).

"Penghargaan ini diberikan karena Pemprov Riau berhasil mendapatkan WTP dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 lalu. Dengan penghargaan ini, harapan kita, tahun depan lebih baik lagi atau paling tidak tetap WTP," sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, juga digelar Rapat Nasional Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015. Rapat itu bertujuan menyamakan persepsi antar pejabat dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terkait dengan standar akuntansi, regulasi, kebijakan serta sistem dan prosedur yang dibutuhkan dalam implementasi berbasis aktual. ***