Menurut Rachman, dalam penanganan kabut asap dan Karhutla tersebut, yang terpenting perihal birokrasinya yang harus dibenahi. Hal tersebut, juga sesuai dengan anjuran dari pusat.
Provinsi Riau dan Kota Dumai khususnya, terbilang berhasil dalam penangnan Karhutla dan patut menjadi percontohan daerah lain serta provinsi tetangga. Karhutla hanya bertahan paling lama dua hari dan langsung berhasil dijinakkan.
 "Ini patut menjadi contoh daerah lain serta provinsi tetangga. Karena Kota Dumai berhasil menangani Karhutla dengan cepat," puji Plt Gubri di hadapan Pj Wako Dumai Arlizman Agus.
Kunjungan PlT Gubri ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinis Riau, dr H Sunaryo, Ketua DPRD Kota Dumai, Gusri Effendi, Kapolres, Dandim, Kepala SKPD, pejabat eselon III dan IV,  tokoh dan pemuka masyarakat serta undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Rachman juga menganjurkan agar Kota Dumai menambah posko penanganan Karhutla serta kabut asap. Agar lebih cepat lagi tertangani. "Posko penanganan juga sangat penting dan ini harus ditambah. Kalau bisa dibuka di setiap lokasi rawan Karhutla," anjurnya.
Selain membahas solusi kabut asap dan Karhutla, PlT Gubri juga menyampaikan perihal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang hingga kini belum disahkan. Persiapan Pilkada Dumai hingga proyek nasional yang melintasi Dumai. Yakni Proyek Tol Trans Sumatera dan Jalur Kereta Api.
Pj Wako Dumai Arlizman dalam penuturannya memaparkan keberhasilan pembangunan Kota Dumai, permasalahan RTRW yang menghambat investasi. Bahwasanya, RTRW Kota Dumai telah mati sejak 2012 silam. Sehingga , nilai invetasi Rp20,7 triliunan belum dapat terealisasi.
Makanya, Arlizman berharap kepada PlT Gubri agar segera mengesahkan RTRW tersebut. Selain itu Pj Wako juga memaparkan sejak kabut asap melanda, aktifitas sekolah libur total selama dua hari.
"Kita masih menanti pengesahan RTRW Dumai. Hal ini menyebabkan iklam investasi di Dumai terganggu," ujar Pj Walikota Dumai, Arlizman Agus lewat pertemuan tersebut.
Arlizman juga memaparkan, dalam pelaksanaan Pilkada 2015 ini dialokasikan Rp19,6 miliar, dengan rincian Rp13 milair untuk KPU, Rp2,6 miliar untuk Panwaslu serta Rp4 miliar untuk pengamanan.(zul)