Rapat dipimpin Ketua DPRD Andi Putra dan dihadiri Bupati Sukarmis, Sekdakab Muharman, pejabat, serta undangan lainnya.
Fraksi PAN melalui juru bicara Maspar Mahmur meminta Banggar dan TAPD dalam pembahasan Ranperda tidak menyimpang dari usulan yang disampaikan komisi-komisi dalam penetapan KUA-PPAS Perubahan APBD 2015.
Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat terbenani dengan rendahnya komoditi perkebunan. Ke depan fraksi PAN  mengharapkan penyusunan anggaran APBD mengutamakan kegiatan peningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Weri Naldi menyampaikan, terjadinya pengurangan dana perimbangan Rp180 miliar. Terhadap permasalahan ini FPD berpendapat sudah waktunya dalam penyusunan anggaran jangan tertumpu terhadap dana perimbangan.
Untuk itu, menjadi pembelajaran dalam penyusunan APBD 2016 agar proyeksi penerimaan dana perimbangan dibuat seminimal mungkin. Fraksi Demokrat juga meminta agar proyeksi PAD yang dipatok meningkat Rp9 miliar agar bisa terealisasi 100 persen.
Kemudian langkah-langkah sinkronisasi masalah batas wilayah Kuansing-Sumbar, di Pucuk Rantau hendaknya menjadi program agar tidak terjadi permasalahan  antar masyarakat tersebut.
Fraksi Hanura melalui Ahmad Mukhlis menyampaikan soal pembahasan APBD untuk dapat mempertimbangkan usulan kegiatan hasil reses yang sudah disampaikan kepada pemerintah daerah.
Sementara Fraksi PKB melalui juru bicaranya Musliadi menjelaskan, meningkatkan PAD sebagai solusi apabila terjadi pengurangan dana perimbangan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
"Kepada setiap satker agar bersungguh-sungguh memungut potensi PAD, terencana dan terkoordinasi," katanya.
Kemudian Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Pangestuti hanya menjelaskan soal penganggaran untuk usaha masyarakat perkebunan, peternakan, pertanian, perikananan. Apalagi musim kering saat ini kehidupan ekonomi masyarakat sedang terpuruk.
Dan Fraksi PPP melalui Naswan mendesak agar Pemkab dalam pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat bekerja maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran. Juga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik berjalan sesuai perencanaan, dikelola seacara transfaran serta rampung hingga batas yang ditentukan. (adv/humas)