SELATPANJANG (HR)- Tidak dapat dipungkiri, perputaran ekonomi masyarakat Meranti sejauh ini masih dipengaruhi oleh kegiatan pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah.

 

 APBD masih menentukan maju mundurnya ekonomi masyarakat bagi daerah yang baru mekar seperti Meranti.

 

Sehingga kegiatan ekonomi atau putaran rotasi ekonomi masyarakat tersebut terkesan dikendalikan oleh anggaran pembangunan dari pemerintah itu sendiri.

 

 Untuk itu lambannya proses pembahasan dan pengesahan pada setiap moment APBD menjadi sebuah kendala menyulitkan bagi masyarakat Meranti.

 

Tidak bisa dipungkiri, ketuk palu DPRD terhadap APBD tersebut menjadi sebuah moment yang ditunggu-tunggu. Sebab titik tolak dari program perputaran uang itu bersumber dari kucuran dana tersebut.

 

 Untuk itu hampir dipastikan keterlambatan pengesahan atau ketuk palu APBD akan memandekkan berbagai program ekonomi masyarakat.

 

Demikian diungkapkan salah seorang kepala SKPD di Meranti yang enggan ditulis namanya, kepada Haluan Riau di Selatpanjang Rabu kemarin.

 

Menurutnya, pengurangan anggaran yang disebut dengan rasionalisasi pada anggaran APBD Perubahan tahun 2015 ini, cukup menyulitkan berbagai pihak.

 

 Termasuk bagi masing-masing SKPD terkait. Sebab sebelumnya telah diprogramkan untuk membangun dan membuat ini, eh ternyata dibatalkan. Tentu ini berdampak negative bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 

Demikian juga terhadap instansi terkait, juga menjadi kacau balau dengan pemangkasan anggaran tersebut. Apalagi seperti saat ini, APBD P belum disahkan, sehingga seluruh SKPD tidak bisa berbuat apa-apa.

 

Sebab mata anggaran yang akan digunakan telah disusun di anggaran APBDP tersebut. Jadi semakin lama APBDP disahkan, maka semakin lama pula kesulitan pendanaan berbagai kebutuhan kantor itu dihadapi,”sebut pejabat ini berharap.

 

Sementara Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan SE, saat dikonfirmasi kapan pengesahan APBD P tersebut diadakan, beliau mengatakan pihaknya saat ini masih merampungkan beberapa item untuk disempurnakan.

 

"Kita berupaya membahasnya secara marathon, dan kita perkirakan paling lambat minggu ketiga September APBDP tersebut sudah bisa kita Paripurnakan,”sebut politisi Partai Amanat Nasional itu optimis.(jos)