Jakarta (HR)-PT PLN akan menurunkan biaya administrasi bank dalam transaksi pembelian token listrik prabayar untuk meringankan beban masyarakat.

 

 Langkah ini juga bertujuan menambah muatan listrik bagi setiap token yang dibeli, sekaligus menepis anggapan terdapat mafia di dalam bisnis listrik prabayar.

 

"Biasanya ketika masyarakat beli listrik senilai Rp100 ribu akan dibebani biaya administrasi bank sebesar Rp1.600.

 

 Nanti kalau dia mau beli lagi listrik dengan nilai Rp30 ribu, juga akan dibebani beban administrasi sebesar Rp1.600 lagi. Ini berulang-ulang, beban itu yang ingin kami kurangi," jelas Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Jakarta, Selasa (8/9).

 

Dengan pengurangan beban tersebut, diharapkan pelanggan juga mendapatkan nilai muatan listrik yang lebih besar mengingat jumlah saldo dalam satuan rupiah yang dikonversi ke satuan kilowatt per jam (kWh) juga lebih besar.

 

Namun Sofyan tidak bisa memastikan kapan hal tersebut bisa terealisasi. Selain itu, ia juga belum menentukan berapa besar persentase pengurangan biaya administrasi bank di dalam komponen biaya listrik prabayar.

 

"Yang jelas, kami tak bisa menjalankan hal tersebut tahun ini karena kami tidak bisa mengganti sistem pembayaran 50 juta pelanggan dalam sisa waktu tiga bulan. Mungkin hal ini bisa terealisasi tahun depan," jelasnya.

 

Karena Beban

Mantan bos PT Bank Rakyat Indonesia Tbk kembali menegaskan, perbedaan jumlah listrik yang diterima pelanggan dengan harga awal pembelian token murni karena beban-beban lain dan bukan karena adanya mafia listrik.

 

 Jika memang ada mafia listrik, Sofyan berjanji akan mengusutnya secara internal.

"Kemarin bilang memang dikabarkan ada mafia, tapi kami belum tahu.

 

 Kalau memang di kami ada mafia, tolong beritahu kami. Tapi apapun itu, yang pasti akan ditindaklanjuti," tegas Sofyan. (cnn/mel)