SELATPANJANG (HR)- Guna mendengar persoalan yang dialami masyarakat selama ini, Badan Musyawarah  DPRD Kepulauan Meranti menetapkan kepada semua komisi yang ada untuk melakukan kunjungan kerja ke kecamatan yang ada.

Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk melihat dari dekat persoalan yang dihadapi masyarakat yang akan dipresentasikan di tingkat kecamatan.

 Dengan demikian para anggota DPRD nantinya bisa menyusun melakukan evaluasi kebijakan selama ini atau menindaklajutinya.

Aspirasi masyarakat harus ditampung sejalan dengan geliat pembangunan yang dilaksanakan. Apakah sasaran pembangunan selama ini telah menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas, atau ada harapan persoalan yang maih belum terjawab.

Inilah yang akan didapatkan oleh masing-masing komisi yang akan turun ke kecamatan untuk mendapatkan informasi atau gambaran pelaksanaan pembangunan maupun yang harus dilakukan pemerintah tahun mendatang dalam kerangka percepatan pembangunan itu.

Demikian dingkapkan Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan SE, menjawab Haluan Riau di Selatpanjang Selasa kemarin terkait rencana kunjungan kerja seluruh komisi yang akan dilaksanakan mulai  21 September hingga 1 Oktober 2015 mendatang.

Disebutkannya, dari pertemuan atau kunjungan langsung anggota dewan tersebut nantinya dapat memahami kondisi riil yang terjadi di berbagai kecamatan. Sehingga dalam penyusunan program oleh masing-masing komisi bisa sinergy dengan harapan masyarakat.

Kedepan dalam penyusunan program kerja, tidak ada lagi kegiatan pembangunan yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Atau istilahnya sebuah proyek pembagunan yang akan diwujudkan di kecamatan atau pedesaan sebelumnya menjadi harapan umumnya masyarakat.

Itu artinya pola pembangunan yang akan dilakukan bersarkan permintaan arus bawah, bukan keinginan arus atas. Dengan demikian proyek yang dibangun itu benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Inilah yang akan kita harapkan dengan kunjungan kerja yang akan dilakukan ke seluruh kecamatan. Sebab masing-masing kecamatan tentu memiliki ciri khas dan persoalan yang berbeda. Walaupu pada prinsipnya persoalan infrastruktur secara umum memang hampir sama,”sebut Fauzi.(jos)