PASIR PENGARAIAN(HR)-Pemerintah Kabupten Rokan Hulu membentuk Asosiasi Pengusaha Sawit dalam rangka menstabilkan anjloknya harga Tandan Buah Sawit di daerahnya. Hal ini terlihat dalam rapat koordinasi dengan pengusaha PKS, Koperasi dan BUMDes di convention hall Masjid Agung Madani Islamic Center, Pasir Pengaraian.

 

Rapat Koordinasi ini dibuka langsung Bupati Rokan Hulu Achmad dan dihadiri Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.Rohul Sri Hardono, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Hery Islami, Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian T Rafli Armien, Kepala BLH Rohul, Kordinator Bumdes Rohul, Zamzaimar, serta pimpinan dan perwakilan perusahaan baik perusahaan perkebunan dan PKS, koperasi dan direktur BUMDes dan UED-SP se-Rohul.

 

Dalam sambutannya, Bupati Rohul Achmad, menyatakan saat ini sekitar 70 persen warga Rohul bergantung pada sektor  perkebunan kelapa sawit. Dengan anjloknya harga TBS saat ini, menyebabkan petani makin terjepit.

Diharapkan dengan adanya asosiasi ini berpengaruh terhadap peningkatan harga TBS khususnya kebun plasma milik masyarakat.

 

"Pembentukan asosiasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan rakyat dari anjloknya harga TBS ini. Kita harapkan asosiasi ini bisa kembali meningkatkan hrga TBS, tidak hanya perkebunan inti, namun juga plasma dan kebun milik masyarakat," ujarnya.

 

Ditambahkan Bupati, ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama dibentuknya asosiasi ini. Pertama, asosiasi ini diharapkan bisa menstabilkan harga, sehingga tidak ada perbedaan harga beli antara satu PKS dengan PKS lainya.

 

Kedua, asosiasi ini nantinya bersama-sama pemerintah daerah, meminta kepada pusat untuk meninjau kembali pajak ekspor CPO yang lebih menguntungkan masyarakat. Ketiga menjaga kualitas TBS petani, sehingga saat mendapatkan rendemin, TBS rakyat yang lebih tinggi.

 

Selain tiga tujuan utama tadi, dalam rakor tersebut juga dibahas

mengenai pembuatan MoU untuk memutus mata rantai perdagangan PKS yang dinilai terlalu panjang. Penjualan TBS dari petani ke PKS nantinya akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi.

Menurut Achmad, kerja sama antara PKS dan BUMDes ini merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Karena selain profesional BUMDes juga sangat berperan di msyarakat.

 

"Para pengusaha tidak perlu ragu dengan peran BUMDes. Lembaga ini  profesional, terbukti dari track record dalam kredit dan usahanya selama ini yang dinilai sukses. Apalagi, sisa hasil usaha BUMDes juga diperuntukkan untuk sosial kemasyarakatan," bebernya.

 

Sementara itu, Humas PT Sawit Indo Berjaya menyambut baik upaya yang dilakukan Pemkab Rohul. Namun demikian, dirinya meminta pemerintah daerah menjamin tidak ada konflik yang ditimbulkan dari adanya kebijakan ini. Karena selama ini banyak pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan TBS ini.

 

"Kita pada prinsipnya mendukung dengan rencana ini, namun tentunya pemerintah harus memberikan jaminan tidak ada konflik yang terjadi, karena nantinya hal itu akan merugikan perusahaan," tutupnya.(adv/humas)