Anggaran Kelola Sampah Rp53 M Disarankan tanpa MULTIYEARS

DPRD tak Ingin Ambil Resiko

DPRD tak Ingin Ambil Resiko
PEKANBARU (HR)-Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah mengekspos ke DPRD Kota Pekanbaru terkait wacana anggaran pengelolaan sampah Rp53 miliar masuk multiyears. Namun sejumlah legislator menolaknya, bahkan menyarankan agar dana tersebut tidak menggunakan sistem multiyears.
 
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dian Sukheri, Politisi PKS ini menyarankan Walikota Pekanbaru agar tidak memasukkan anggaran tersebut dalam tahun jamak (multiyears).
 
"Tadi (kemarin,red) sudah ekspos, dijelaskan bahwa anggaran tersebut hanya untuk 8 kecamatan, sementara 4 kecamatan tidak masuk yaitu Bukit Raya, Tenayan Raya, Rumbai, dan Rumbai Pesisir," ungkap Dian usai mengikuti rapat ekspos, Senin (7/9).
 
Selain itu kata Dian, dasar pembagian tersebut, 8 kecamatan multiyears dan 4 kecamatan lagi tidak, dinilai meragukan.Jika memang ada dasarnya, DPRD meminta 
secara tertulis karena DPRD juga tidak ingin mengambil resiko.
"Kalau separuh-separuh seperti ini tidak multiyears 
 
sampah namanya. Dasarnya apa dibagi-bagi seperti ini. Setelah selesai multiyears nanti bagaimana, katanya dilelang lagi. Kalau begitu saya tidak setuju," tegas Dian.
 
Sesuai data sebelumnya, multiyears ini dianggarkan untuk 14 bulan (2 tahun anggaran), setelah selesai, ternyata akan ada pelelangan lanjutan.
 
"Saya menilai perencanaan wako yang lemah. Fraksi kami PPP, PKS, NasDem menyarankan jangan di-multiyears-kan. Karena ini bisa jadi bumerang di ujung masa jabatan Walikota," ujar Dian.
 
Namun yang menjadi pertanyaan dan sesuatu yang lucu bagi Dian dan rekannya di Fraksi PPP, PKS, NasDem, yakni dua tahun pengelolaan itu selesai maka kembali dilelang, tentunya hal ini tidak memungkinkan apalagi di ujung masa kepemimpinan Walikota Pekanbaru Firdaus MT pada Januari 2017 nanti.
 
"Kalau nanti crowded tidak ada anggaran untuk mengangkut, itu kan wako lagi yang kena. Untuk menjamin ending yang baik untuk wako ketika nanti tidak lagi menjabat, maka jangan di-multiyears-kan. Karena kepala daerah yang baru nantinya tak akan mungkin melanjutkan multi years ini,"imbuhnya (ben)