RENGAT (HR)–Hingga saat ini, angka kemiskinan di Inhu masih tinggi. Untuk itu, Pemkab Inhu selalu mendukung dan berperan aktif merealisasikan berbagai program atau upaya penekanan angka kemiskinan.

Demikian hal disampaikan Wakil Bupati Inhu Harman Harmaini, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Inhu ketika Rapat Focus Group Discussion (FGD) peningkatan kinerja tim koordinasi kemiskinan Inhu Tahun 2015 di Aula Bapedda dan Litbang Inhu, Kamis (16/1).

Lebih jelas dikatakan Wabup, kemiskinan sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah yang wajib diperhatikan bersama, mengingat di Inhu tingkat persentase kemiskinan masih tinggi.  Pemkab Inhu tetap komit melaksanakan program pengentasan kemiskinan sesuai peruntukannya dan diharapkan program tersebut berkelanjutan, sehingga tujuan dapat diraih demi menuju Inhu yang bebas dari kemiskinan.

Turut hadir pada kegiatan ini Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Riau Sabarno, Ketua Forum Indonesia untuk transparansi Anggaran (FITRA) Riau Usman, Ketua DPRD  Inhu Miswanto,  Asisten II Pemkab Inhu Isjarwadi, sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Inhu serta beberapa perwakilan PNS masing-masing instansi Pemkab Inhu.
Ketua FITRA Riau Usman, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama serta peran aktif Pemkab Inhu dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang telah di mulai sejak tahun 2014. Inhu salah satu kawasan yang menjadi pilot project kegiatan ini selain tiga daerah di Indonesia, Aceh Utara, Bojonegero, serta Sumbawa Barat. Ia juga menyampaikan, biasanya angka kemiskinan menjadi lebih tinggi terjadi di daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah.

Sabarno dalam eksposenya menyampaikan, untuk menentukan tingkat kemiskinan setiap wilayah saat ini berbeda-beda, namun pada dasarnya kemiskinan adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 2013, data statistik angka relatif penduduk miskin di Inhu mencapai 29.600 jiwa, sementara persentase penduduk miskin di Inhu adalah 7,5 persen tingkat Provinsi. Sampai saat ini, banyak program yang dijalankan menekan angka kemiskinan, namun tetap saja terjadi kenaikan angka kemiskinan.

Dikatakan, indikator tingkat kemiskinan antara lain, mengukur persentasi penduduk miskin terhadap total penduduk (head count index), index kedalaman kemiskinan (proverty gap index), dan index keparahan kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan pada program akan datang antara lain, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dengan program penanggulangan kemiskinan. (adv/humas)