JAKARTA (HR)-Partai Demokrat mendorong DPR RI khususnya Komisi III, menggunakan hak bertanya kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu terkait penggantian Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

 

Demokrat Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, hak ini bisa digunakan agar mengetahui secara jelas alasan digantikannya Budi Waseso dengan Komjen Pol Anang Iskandar.

 

"Secara konkrit Partai Demokrat berpendapat pertanyaan tadi dapat disampaikan DPR RI khususnya komisi yang relevan kepada Kapolri dalam forum yang terbuka dan menyampaikan pertanyaan tertulis kepada presiden sesuai hak bertanya yang dimiliki oleh anggota dewan," ujarnya, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (6/9).

Menurutnya, mutasi Komjen Budi Waseso bukanlah mutasi yang biasa.

 

"Demokrat berpendapat ini bukanlah rotasi biasa. Mengingat Polri dan TNI adalah instansi dan institusi penting," tambahnya.Dengan menggunakan hak itu, Dewan bisa mengetahui secara jelas apa alasan digantikannya Budi Waseso dengan Komjen Pol Anang Iskandar.

 

Ditambahkannya, sudah tepat apabila anggota Dewan mendapatkan penjelasan yang akurat terkait pergantian itu. hal ini  juga sekaligus untuk mengakhiri polemik pergeseran perwira tinggi kepolisian yang sempat mendapat sorotan dari banyak kalangan tersebut.

 

"Penjelasan kepada publik yang jujur dan benar atas hal-hal di atas akan membuat polemik dan pergunjingan Kabareskrim Polri beberapa saat yang lalu bisa segera diakhiri mengingat masih banyak permasalahan bangsa yang harus diatasi," terangnya.

 

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan, hak bertanya seperti ini pernah dilakukan fraksinya ketika kenaikan harga BBM bersubdisi.

 

"Fraksi Partai Demokrat pernah melayangkan satu pertanyaan kepada pemerintah hak bertanya kita. Ketika pada saat itu berkaitan meroketnya harga BBM dan dinaikannya harga bahan bakar minyak. Nah pergantian kepolisian ini juga bukan merupakan proses yang biasa di mata masyarakat," ujarnya. 

 

Sebelumnya, penolakan sudah terlebih dahulu disampaikan Fraksi PDIP di DPR RI. Pasalnya, Buwas, demikian panggilan akrabnya, dinilai telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Ketika itu, anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, pihaknya  menolak intervensi kekuasaan dan kekuatan apa pun, terkait penegak hukum yang mengungkap skandal korupsi di berbagai instansi serta BUMN.

 

Pihaknya melihat, sejumlah kasus yang tengah disidik Mabes Polri seperti TPPI, penimbunan daging Sapi, Pelindo serta Pertamina Foundation, harus terus dilakukan dalam upaya penegakan hukum.

"Dalam hal ini tidak boleh ada intervensi kekuasaan atau kekuatan," ujarnya ketika itu.

 

Ditambahkannya, bila pencopotan itu benar terjadi, maka hal tersebut menjadi preseden buruk, khususnya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. "Ini akan jadi preseden buruk karena nanti penegak hukum enggan melakukan pemberantasan korupsi karena takut dicopot oleh kekuasaan atau kekuatan tertentu," ujarnya. (bbs, sin, dtc, trb, viv, ant, ral, sis)