JAKARTA (HR)-Simpang siur tentang nasib Kabareskrim Komjen Budi Waseso yang disebut-sebut akan dicopot dari jabatannya, masih terus mengundang perdebatan, termasuk di DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, jika benar Komjen Budi Waseso dicopot akibat penggeledahan Kantor Pelindo II, maka hal itu sama artinya pihak Istana melindungi koruptor dan mafia.

“Masa digeledah saja, RJ Lino (Dirut Pelindo II, red) langsung telepon Sofyan Djalil, ngancam Presiden Jokowi, minta Bareskrim Buwas diganti dan lain-lain. Wapres Jusuf Kalla malah bilang RJ Lino orangnya inovatif. Mantunya RJ Lino sendiri memiliki saham 45,9 persen di PT Bukaka," ujarnya.

Pernyataan itu dilontarkannya saat tampil sebagai narasumber dalam dialektika demokrasi ‘Kursi Bareskrim Digoyang, Ada Apa?’  di Gedung DPR, Kamis (3/9). Dialog itu juga menghadirkan nara sumber lain seperti anggota Komisi III DPR RI F PDIP Masinton Pasaribu dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Victor Simanjuntak.

Ditambahkan Desmond, kalau dengan alasan ‘gaduh’ akibat penggeledahan oleh Bareskrim tersebut, hal serupa sebenarnya juga pernah terjadi saat penggeledahan dilakukan Kejaksaan Agung RI beberapa waktu lalu. "Kenapa Kajagung tak dicopot? Jadi, Bareskrim harus maju terus untuk memberantas korupsi. Tapi, kalau langkah itu menjadi ancaman bagi koruptor dan pemerintah mencopot Bareskrim Buwas, berarti pemerintah melindungi koruptor,” tegasnya.

Sementara itu, Masinton menegaskan, penegakan hukum harus bebas dari intervensi. Maraknya korupsi sejak reformasi 1998 dibutuhkan keberanian Polri untuk melawan korupsi. "Kita harus support Bareskrim untuk mengungkap korupsi-korupsi besar, karena tak bisa hanya ditangani oleh KPK. Korupsi itu musuh bersama dan menjadi tanggung jawab bersama,” tegas politisi PDIP itu.

Sekarang ini kata Masinton, yang penting bagaimana bisa menangkap koruptor dan itu bukan hanya tugas KPK. Karena itu Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Badrodin Haiti, mengingat ancaman pencopotan itu sendiri justru menimbulkan kegaduhan di internal Polri sendiri.

“Kalau RJ Lino kuat, berarti ada bagi-bagi. Kalau sebelumnya mengancam mundur, namun sampai sekarang dia tidak mundur. Maka apa yang dikatakan Menkopolhukam Luhut Panjiatan itu adalah sesat. Kepentingan apa Luhut minta Buwas dicopot? RJ Lino itu bandit, hanya karena mau diusut malah merusak Polri. Seharusnya institusi Polri tidak sampai terganggu hanya akibat RJ Lino itu,” pungkasnya.

Victor Simajuntak sendiri mengakui jika intervensi itu mulai dirasakan ketika mengusut TPPI, yang kemudian keluar ‘petisi’ pencopotan Budi Waseso dengan alasan gaduh. Padahal, akan banyak kasus korupsi di atas Rp100 miliar sampai Rp100 triliun yang akan terbongkar, tapi beberapa kelompok kepentingan terganggu maka muncullah ancaman pencopotan itu.
“Kita di Polri menjadi resah dan malah dihancurkan secara sistematis. Jelas, mereka ini anti korupsi dan bagian dari koruptor,” ungkapnya. (sam)