TEMBILAHAN (HR)-Dalam menentukan letak ibukota Kabupaten Indragiri Selatan yang saat ini dalam proses pemekaran di Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, jangan ada unsur kepentingan elit politik, dan sebaiknya melalui permusyawaratan yang tergabung dalam enam kecamatan.

"Kalau sekarang ini seperti ada pengiringan yang dilakukan elit politik, di dua Kecamatan Kemuning dan Keritang, yang menginginkan ibukota Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) di Kecamatan Kemuning," ujar tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Merah dan Enok Edi Harianto Sindrang, Kamis (3/9).

Dikatakan, sebaiknya menentukan ibukota kabupaten tersebut, dengan musyawarah dengan tokoh masyarakat di enam kecamatan, juga melalui kajian khusus, jangan hanya berdasarkan keinginan mereka yang memiliki kepentingan. "Mari kita duduk bersama membicarakan ini, kami masyarakat (Enok dan Tanah Merah, red) tak mengharuskan letak ibukota itu di Kecamatan Enok atau pun di Tanah Merah, kita lihat rentang kendalinya pantas tidak di Kemuning," ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi III itu.

Lanjut Edi, keputusan penempatan ibukota Kabupaten Insel jangan hanya final di kalangan atas, tapi juga dikalangan bawah. Ia mengungkapkan kekecewaan saat pertemuan di DPR RI, dimana partisipasi Kecamatan Sungai Batang yang tergabung dalam enam kecamatan saat itu tak hadir, dan hanya didominasi Kecamatan Keritang dan Kemuning. "Hal ini mencerminkan kurangnya koordinasi dalam proses pemekaran Insel saat ini," katanya.  (mg4)