PEKANBARU (HR)-Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mewujudkan agenda prioritas pembangunan Nawacita, BKKBN Riau harus mampu mengoptimalkan pelaksanaan penerapan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di masing-masing kabupaten.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kerja sama antar seluruh instansi dan mitra kerja, guna menciptakan pembangunan ke-luarga yang sejahtera.
Demikian diungkapkan Inspektur Keuangan BKKBN Pusat Widiawati pada rapat penelaahan program KKB PK Riau, Rabu (2/9). Hadir dalam acara tersebut, Plt Gubernur Riau yang diwakili Direktur Utama RSUD Arifin Ahmad Nuzelly, Kepala BKKBN Riau In-drawarman, Kepala SKPD KB se-Riau dan Pengelola Program KKBPK Riau.

Dikatakan, dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya sebatas mencari aseptor, tetapi bagaimana bisa menciptakan pembangunan keluarga. Dengan membentuk bina keluarga seperti melakukan pembinaan bagi keluarga balita, remaja, lansia dan lainnya. Tujuannya agar bisamenjadikan keluarga yang sejahtera, de-ngan tetap memberikan pelayanan dan selalu me-nyediakan alat kontrasepsi.

"Mudah-mudahan Riau bisa mengoptimalkan dengan melakukan berba-gai koordinasi baik Pusat, maupun kabupaten kota. Sehingga Riau bisa berada pada posisi tidak tertinggi tetapi berada pada posisi tengah. Oleh karena dalam mewujudkan keluar-ga sejahtera, bagaimana keluarga tersebut memiliki dua anak serta bisa mengendalikan pertum-buhan keluarga dengan baik," ungkap Widawati.

Dijelaskan, dalam review itu hendaknya bisa dijadikan suatu kesempatan bagi BKKBN Riau maupun kabupaten dalam memperbaiki apa yang kurang lebih 6 bulan ber-alan. Sehingga apa yang menjadi permasalahan di Riau segera teratasi, mulai dari ketersediaan SDM dalam melakukan pengendalian untuk mencari asepsor. Dimana pentingnya kehadiran (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), di masing-masing kabupaten.

Sementara itu, Nuzelly menuturkan pemerintah Riau menyambut baik terlaksanakan program KKB PK. Dari hasil capaian tentunya diharapkan bisa memberikan hasil positif, sehingga menghasilkan rumusan dan penajaman segmen-tasi yang memiliki sasaran, penyusunan kebijakan dan memiliki strategi program. Menurutnya, Riau merupakan provinsi keempat yang terpadat di Sumatera. Oleh sebab itu, ini bisa menjadikan modal bagi pembangunan serta bisa diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Indra menambahkan, melakukan perbaikan at-as kekurangan dalam penerapan program KKB PK pihaknya akan melakukan gebrakan KB dengan melakukan pelayanan KB di titik tertentu. "Sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih maksimal dan didukung oleh seluruh kabupaten kota," sebutnya. Dalam acara tersebut, juga dilakukan penguku-han Dewan Satuan Karya Kencana (Sakka) BKKBN Riau, periode 2015-2017 serta pembacaan ikrar. (nie)