Masukan TNI AU diabaikan

Udara Kota Duri Berbahaya

Udara Kota Duri Berbahaya

PEKANBARU (HR)-Dari hari ke hari, kabut asap semakin menggila di sejumlah wilayah di Riau. Salah satunya adalah Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Di kota ini, kondisi udara sudah berada pada kategori berbahaya pada Selasa (1/9).

 Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) milik PT Chevron di kawasan itu menunjukkan kualitas udara sudah mencapai 373 Psi. Akibatnya, ribuan siswa di kawasan itu langsung dipulangkan lebih awal dari biasanya.
 
Kabut asap juga membuat aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, terkendala.
Udara
Paling sedikit, ada tiga jadwal penerbangan menuju Bandara itu pada Selasa kemarin, terpaksa ditunda.

Ketiga penerbangan itu adalah pesawat Garuda dari Jakarta, yang seharusnya mendarat pada pukul 10.20 WIB, terpaksa harus mendarat di Bandara SSK II Pekanbaru pukul 12.00 WIB. Selanjutnya pesawat Batik Air, yang seharusnya mendarat pada pukul 10.55 hingga, tertunda menjadi pukul 12.00 WIB. Begitu pula Lion Air dari Batam yang seharusnya mendarat pukul 10.50 WIB, akhirnya mendarat pada pukul 11.35 WIB.  

Sementara itu, Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Henri Alfiandi, menyayangkan penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla, yang terkesan tidak maksimal. Sebab, dari pantauan dan pengambilan gambar yang dilakukan pihaknya dari udara, sangat terlihat jelas lahan yang terbakar sehingga bisa ditelusuri siapa pemiliknya. Termasuk lahan milik perusahaan. Namun sejauh ini, apa yang telah dilakukan pihaknya, terkesan tidak diindahkan.

Ribuan Siswa Dipulangkan
Dari pantauan di Kota Duri Selasa kemarin, sekitar pukul 10.00 WIB, ribuan siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA, akhirnya dipulangkan lebih awal dari jadwal belajar biasa. Hal itu setelah kabut asap di kota itu sudah masuk dalam kategori berbahaya.

"Kualitas udara kota Duri sudah membahayakan kesehatan. Indeks pencemaran udaranya sudah di atas ambang toleransi. Sudah berada di 300 Psi. Sesuai hasil koordinasi dengan Penjabat Bupati Bengkalis, siswa kita pulangkan," terang Camat Mandau, H Hasan Basri.

Hal itu juga dibenarkan Kepala UPT Disdik Mandau, Hj Rasimah. Menurutnya, pada hari ini (Rabu, 2/9), siswa tetap bersekolah seperti biasa. Namun jika situasi dan kondisi kabut asap masih pekat bisa jadi siswa pulang dan belajar di rumah. "Kepada orang tuawali murid kita minta mengawasi dan mengontrol anak-anak di rumah. Jangan biarkan anak-anak bermain di luar rumah kabut asap pekat cukup berbahaya bagi kesehatan," imbaunya.

Di tempat terpisah, ini, Humas CPI melalui Yulia Rintawaty juga membenarkan kondisi itu. Menurutnya, dari hasil pemantau ISPU di Kompleks Chevron, kondisi udara di Kota Duri dan Kecamatan Mandau sudah masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. "Psi Duri Camp hari ini, sampai pukul 13.00 WIB, sudah 373. Artinya berbahaya untuk kesehatan. Untuk itu hindari aktivitas di luar ruangan,"ujarnya.

Sebagai gambaran, untuk udara dengan kualitas di atas 300 Psi, secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius seperti iritasi mata, batuk, dahak dan sakit tenggorokan.

Dari Ibukota Bengkais, Pj Bupati Bengkalis Ahmadsyah Harrofie mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis, H Heri Indra Putra untuk berkoordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan kian memburuknya kualitas udara di Kecamatan Mandau.
Pj Bupati juga sudah menginstruksikan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk melakukan langkah antisipasi jika kabut asap yang melanda daerah ini semakin pekat. Misalnya dengan membagi-bagikan masker kepada masyarakat.

Sementara itu, jumlah titik api di Kabupaten Bengkalis hingga Selasa kemarin, terpantau ada sebanyak tiga titik yang semuanya di Kecamatan Rupat, yakni Kelurahan Terkul dan Pergam serta Desa Sukarjo Mesim. Sedangkan luas lahan yang terbakar mencapai 8 hektare. Kebakaran lahan di ketiga tempat itu sudah terjadi sejak empat hari lalu. Hingga saat ini, upaya pemadaman masih terus dilakukan.

Dari Pekanbaru, Duty Manager bandara SSK II Pekanbaru, Hasnan, membenarkan adanya jadwal penerbangan yang terganggu akibat kabut asap tersebut. Menurutnya, jarak pandang di Bandara SSK II Pekanbaru masih mencapai 1.000 meter pada pagi hari sehingga penerbangan tidak terganggu.

Namun kondisinya mulai berubahan ketika waktu menunjukkan pukul 09.00 WIB. Ketika itu, jarak pandang di Bandara SSK II hanya sekitar 900 meter.

"Kalau jarak pandang di Bandara masih normal mencapai 1 kilometer, walaupun di Kota Pekanbaru kelihatan kabut asap tebal. Keterlambatan tiga pesawat itu dikarenakan delay dari asalnya. Mereka belum terbang menunggu kondisi di Pekanbaru kembali normal," terangnya.

Dari pantauan lapangan, kabut tebal juga membuat semua peserta apel Hari Koperasi ke-68 di pekarangan Kantor Gubernur Riau, harus mengenakan masker. Termasuk Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, yang menjadi inspektur upacara.

"Pagi ini (kemarin red), kita terpaksa dan rela upacara dengan suasana seperti ini. Masa mereka-mereka pembakar lahan dan hutan, tidak memikirkannya, ini kan kelewatan," kecamnya.

Sejauh ini, untuk penderita Infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) akibat kabut asap ini, terdata setidaknya sudah ada sebanyak 1.228 jiwa. Sedangkan untuk kualitas udara di Riau pada pagi hingga memasuki siang hari tidak sehat, namun berangsur hingga siang dan sore hari menjadi sedang.

Harus Serius
Terkait masih maraknya Karhutla di Riau, Danlanud Roesmin Nurjadi Marsma TNI Henri Alfiandi, menilai penegakan hukum dalam kasus ini harus dilakukan secara benar-benar serius.

"Saat ini harus ada penegakan hukum yang serius terhadap pelaku pembakaran lahan tersebut. Dari pantauan udara yang dilakukan, kan kita bisa memetakan mana lahan milik masyarakat biasa dan masyarakat bermodal," ujarnya.

Menurut Danlanud, dari data pantauan udara yang dimiliki Lanud dan telah diketahui seluruh Tim Satgas Karhutla, jelas sekali lokasi areal lahan dan hutan yang terbakar, serta bisa diidentifikasi siapa pemiliknya.

"Terus terang, tindakan tegas ini sangat membutuhkan keseriusan agar para pelaku jera. Selama ini selalu masyarakat yang dikatakan pelaku pembakaran, tapi masyarakat yang mana? Bisa jadi pelakunya masyarakat yang bermodal besar," ungkapnya.

Persoalan penegakan hukum ini sangat beralasan, mengingat operasi pemadaman karhutla membutuhkan biaya yang sangat besar. Terutama jika dilakukan operasi udara seperti waterbombing dan teknologi modifikasi cuaca (TMC, red).
"Misalnya untuk satu menit penerbangan sebuah helikopter, dibutuhkan biaya sebesar Rp2 juta. Bisa dibayangkan, jika dalam satu sortie operasi, selama 5 jam, akan menghabiskan dana hingga Rp600 juta," ujar Danlanud.

Dengan operasi pemadaman saat ini yang mengerahkan tiga unit heli, tentunya dapat dihitung total biaya operasi pemadaman setiap harinya. Artinya, menurut Danlanud, janganlah hal ini justru menjadi sebuah kegiatan yang membebani negara.

Tak Beroperasi

Saat ini ketiga heli yang disewa BNPB untuk melaksanakan operasi pemadaman, telah habis izin operasinya terhitung 1 September 2015. Hal ini dinilai sebuah keterlambatan dalam proses administrasi saja. Namun demikian, berdampak pada terhentinya upaya pemadaman dengan waterbombing.

Ketiga helikopter tersebut yakni helikopter Kamov, Sikorsky dan MI-1, disewa BNPB dari negara sahabat. Sehingga sesuai dengan aturan penerbangan, ketiga heli tersebut harus menunggu izin untuk kembali mengudara.

Kepala BPBD Riau, Edward Saner menjelaskan bahwa ketiga heli itu memang tak bisa diterbangkan disebabkan beberapa faktor. "Heli Kamov berakhir izin terbangnya, dan dua heli lainnya berakhir masa permit operasional krunya," terangnya.

Karena berdampak pada upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan di Riau, BPBD sudah menyurat pusat agar segera memperpanjang izinnya. "Sudah kita surati sejak 28 Agustus kemarin melalui Plt Gubernur yang dilanjutkan ke BNPB Pusat. Kita berharap Kementerian Perhubungan segera meneken, agar tiga heli itu bisa jalan lagi," ujarnya lagi. (sus, man, nur, yuk, lam, rud)