SELATPANJANG (HR)- Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto mengakui pelaksanaan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2015 umumnya adalah untuk rasionalisasi atau pengurangan.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ada penambahan anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Namun karena adanya pengurangan anggaran perbelanjaan tersebut, maka pada APBD P ini yang terjadi justru pengurangan,”katanya kepada Haluan Riau di Selatpanjang Jumat kemarin.
   
Menurutnya, ada kekurangan anggaran pembangunan untuk Kepulauan Meranti tahun 2015 ini sekira 400 miliar lebih. Hal itu berkaitan dengan penurunan penerimaan negara dari sektor Migas yang berlanjut pada penurunan penerimaan DBH bagi daerah penghasil seperti Meranti.

Akibatnya dilakukan rasionalisasi anggaran di seluruh SKPD. Penurunan anggaran yang terjadi di seluruh Satker rata-rata 34 persen. Dan ada juga satker yang mengalami pengurangan anggaran itu bahkan hingga 50 persen.

Dan kondisi ini dialami oleh umumnya daerah yang ada di Indonesia, terutama bagi daerah-daerah penghasil migas.

Menurutnya,perubahan anggaran yang cukup signifikan tersebut akan disikapi dengan pengetatan program kegiatan. Semua kegiatan seremonial kata Bambang akan dibatalkan hingga akhir tahun.

"Termasuk kegiatan yang tidak mendesak, akan ditunda dulu untuk sementara. Namun tidak sedikit juga pekerjaan yang dibatalkan untuk menyikapi kondisi anggaran yang deficit tersebut, “kata dia lagi.

Selain itu pihaknya juga akan menggali potensi PAD dari berbagai sector yang bisa menyumbang ke kas daerah.

Salah satunya potensi sarang burung wallet, yang diketahui senantiasa mengeskpor ke luar negeri. Hanya saja aku Bambang, sejauh ini pihaknya masih mengalami kesulitan untuk mengetahui volume pengiriman barang ekspor itu.

"Kita masih kesulitan untuk mendapatkan gambaran pasti, pihak-pihak mana saja yang melakukan pengiriman tersebut. Berapa kali mengirim selama satu tahun, dan berapa volumenya, kita belum mendapatkan datanya. Kedepan kita akan lakukan pendekatan secara personal kepada pihak-pihak terkait, sehingga rutinitas pengiriman barang berharga itu bisa diketahui oleh pemerintah daerah, ”harap dia.(jos)