PEKANBARU (HR)-Belum maksimalnya serapan dana APBD Riau tahun 2015, dinilai akibat sikap pejabat di lingkungan Pemprov Riau yang masih ragu-ragu menggunakan anggaran. Padahal, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi mengingat penunjukan mereka telah melalui proses assessment.  
Tidak hanya itu, isu tentang hubungan yang kurang harmonis antara Plt Gubri dan Sekdaprov Riau, juga dinilai ikut mempengaruhi.

"Seharusnya kondisi seperti ini tidak perlu terjadi. Apalagi tujuan penggunaan dana APBD Riau sudah jelas. Masalah ini sudah mengganggu terhadap hukum, kinerja, ekonomi dan pertumbuhan di Riau. Sekian triliun dana ABPD masih mengendap di Bank Riau Kepri dan belum digunakan. Bila saja dana terasumsi normatif digunakan untuk pembangunan infrastruktur, setidaknya ikut mendorong roda perekonomian daerah," ungkap pengamat ekonomi Riau, Peri Akri, Kamis (20/8).

Menurutnya, taraf perekonomian Riau terkesan baik, lantaran ada korelasi karena perusahaan besar seperti Chevron dan perusahaan besar lain yang beroperasi di Riau. Sehingga realisasi pembangunan yang berdasarkan dana APBD, tidak begitu kelihatan. Padahal kalau dilihat dari ekonomi mikro, perekonomian di Riau sudah sangat berantakan dan sudah banyak dikeluhkan masyarakat.

Padahal, pejabat yang duduk dalam organisasi kerja Pemprov Riau saat ini, sudah melalui proses assessment. Sehingga kecemasan untuk menggunakan anggaran, seharusnya tidak perlu lagi terjadi. Khsusnya bila penggunaannya dan peruntukannya sudah jelas. Intinya, Feri menilai, sikap pejabat yang masih ragu terhadap situasi bangsa saat ini, ikut menjadi penyebab rendahnya serapan dana APBD tersebut.

Saat ditanya dampak apa yang akan terjadi bila permasalahan seperti ini terus berlanjut, Feri mengatakan sangat berbahaya bagi Riau. Karena di Riau yang namanya kepastian hukum tak jelas, regulasi belum maksimal dan tertib administrasi juga yang belum baik. Buntutnya, investor bisa jadi enggan datang ke Riau.

Sebanarnya Riau bisa tumbuh di atas 14-15 persen bila semua variabel yang disebutkan di atas berjalan dengan baik. "Pemerintah harus berani melakukan pencairan APBD secepatnya. Kemudian Plt Gubri harus segera mengundang seluruh stake holder yang ada, untuk duduk bersama membahas supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran," tambahnya.

Tak hanya itu, Feri menilai disharmonisasi hubungan antara Plg Gubri dan Sekdaprov Riau, juga ikut berpengaruh. Menurutnya, dalam sebuah organisasi, fleksibilitas, harmonisasi sangat diperlukan. Ketika sebuah organisasi terjadi ketidakharmonisan, itu pasti akan mengganggu jalannya roda organisasi atau pemerintahan.

"Itu pasti, apabila ketidak harmonisasi terjadi, jalur koordinasi pada akhirnya akan bermasalah," tandasnya.

Sedangkan anggota Komisi C DPRD Riau, Husni Thamrin menilai, salah satu penyebab rendahnya serapan APBD Riau 2015 adalah akibatnya minimnya koordinasi. Baik antara Plt Gubri dan Sekdaprov, begitu antara kepala dinas dengan Sekdaprov Riau.

Idelanya, tambah politisi Gerindra ini, pelaksanaan APBD Riau 2015 seharusnya tidak ada masalah, sebab produk hukum yang sudah dibuatkan Perda itu sudah aman dari jeratan hukum. "Jadi apa yang ditakutkan lagi, semuanya sudah ada dasar hukumnya," terangnya.

"Berarti tidak ada yang salah. Bila pun ada, yang salah itu adalah niat mereka (pejabat Pemprov Riau, red) membangun Riau ini tidak ada kemauannya. Ini seharusnya menjadi perhatian Plt Gubri," terangnya.  (her, rud)