PEKANBARU (HR)-Menyikapi minimnya serapan APBD Riau yang akan berdampak tingginya sisa lebih penggunaan anggaran, DPRD Riau berencana akan memperbesar porsi bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten/kota se-Riau melalui APBD Provinsi Riau.

Besarnya anggaran yang tidak terpakai akibat banyaknya program yang tidak bisa dilaksanakan di APBD murni 2015 seperti banyaknya proyek fisik yang tidak terealisasi dan kesalahan kewenangan anggaran,  DPRD Riau  mendorong  memperbesar porsi bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten/kota se-Riau.

Wakil DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, mengungkapkan jika banyak sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD Perubahan  2015 direncanakan sebagian besar untuk membantu pemerintah kabupaten/kota."Karena, bantuan ke pemerintah daerah itu juga membangun untuk masyarakat Riau," ungkap Noviwaldy kepada wartawan kemarin.

Politisi Demokrat ini menyebutkan, bantuan keuangan ke kabupaten/kota dapat diberikan karena sudah ada program dan mata anggaranya. "Sehingga, tinggal melanjutkan saja dengan bantuan keuangan yang diberikan dari APBD Riau, mulai perubahan nanti, karena kalau dibuatPerbesarprogram baru juga tidak akan tuntas dengan waktu yang minim," terang Noviwaldy.

Apalagi, provinsi juga tidak memiliki wilayah, yang punya daerah pemerintah kabupaten/kota. Selain itu provinsi tidak boleh lagi melakukan pembangunan di daerah-daerah karena itu kewenangan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Noviwaldy menyatakan, pembagian bantuan anggaran ke daerah tersebut bisa dibagi berdasarkan kebutuhan daerah, dan kemampuan suatu daerah. Bantuan keuangan tersebut akan dikalkulasikan dengan TAPD Pemprov Riau dan tergantung kondisi keuangan pemerintah daerah bersangkutan. ***