Menunggu Beroperasinya PLTU Tenayan

Menunggu Beroperasinya PLTU Tenayan

Harapan masyarakat Riau untuk menikmati layanan listrik tanpa pemadaman, terus tertunda. Sejumlah kendala terus menghantui pembangunan pembangkit yang sedianya dibangun untuk mengantisipasi kebutuhan listrik menjelang Islamic Solidarity Games 2013 lalu.

Dan, untuk kesekian kalinya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terpaksa menunda lagi pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 2x110 megawatt di Tenayan Raya, hingga 2016. Alasannya karena terganjal lahan.

"Pembangunan menara transmisi-nya belum selesai karena terkendala ketersediaan lahan," ungkap Humas PLN Area Pekanbaru Abdul Hafis di Pekanbaru, Rabu (5/8).
Abdul menjelaskan pihaknya memutuskan penundaan pengoperasian dua unit pembangkit yang sedianya bisa beroperasi tahun ini menjadi pada 2016. Menurut dia, itu karena pihaknya masih mengalami kendala pembebasan lahan bagi lokasi pembangunan tower atau menara transmisi.

"Ini diakibatkan belum adanya kecocokan harga yang akan dibayarkan oleh PLN kepada pemilik lahan tersebut. Masyarakat yang akan diganti rugi lahannya meminta harga lebih tinggi dari pasaran harga yang ditawarkan PLN," jelas dia
Ia mengatakan padahal sebelumnya pihaknya menargetkan menuntaskan pembangunan jaringan itu Oktober 2015 nanti, sehingga Desember 2015 akan uji coba pembangkit. "Namun akibat lahan yang belum jelas target pengoperasian juga jadi molor dari 2015 menjadi tahun 2016," terang dia.

Meski demikian pihaknya berjanji akan berupaya untuk segera bisa menuntaskan kasus lahan ini dengan membangun koordinasi kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah. "Kami akan berkoordinasi dengan minta bantuan Pemko Pekanbaru," kata dia.
Terkendala RTRW

Beberapa waktu lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pada hari Kamis (9/7) menyelengarakan rapat koordinasi bersama Para Gubernur dan Bupati/Walikota membahas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW.
Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Pullman Kota Surabaya ini merupakan pertemuan pertama yang bertujuan untuk mengurai permasalahan dan mencari solusi pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan.

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur sebagai tuan Rumah, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman didampinggi oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau H Doni Aprialdi, Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Indra. Dari Pekanbaru diwakili oleh Wakil Walikota Pekanbaru Ayat chayadi, hadir juga Wakil Bupati Kampar.
Arsyadjuliandi Rachman yang akrab dipanggi Andi ini melaporkan di hadapan Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM terkait dengan Progress Program 35.000 MW listrik bahkan 3 bulan ke depan akan diuji coba. Termasuk kendala RTRW yang masih menganjal pembangunan di Provinsi Riau.

Lebih lanjut Plt Gubri ini melaporkan bahwa calon investor di Riau saat ini mengantri untuk masuk akan tetapi terkendala dengan RTRW Riau yang belum tuntas sampai hari ini.
Plt Gubernur Riau melakukan penandatangan dukungan terhadap program percepatan Ketenagalistrikan 35.000 MW di Provinsi Riau dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM. Pertemuan ditutup dengan Buka Puasa bersama.
Tak Jelas

Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau sampai saat ini memang belum jelas duduk persoalannya. Pemerintah Riau sendiri tidak tinggal diam dengan hal tersebut. Begitu pula dengan para legislator yang ada di DPRD Riau.
Namun, dari hasil kunjungan Anggota DPRD Riau ke Kementrian terkait, dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas terkait RTRW Riau itu. Demikian hal tersebut disampaikan Sekertaris Komisi D DPRD Riau, Asri Auzar, Jumat (14/8).

"Kata mereka, Riau masih menunggu tanpa memberikan alasan yang jelas. Pusat tidak serius dalam menanggapi RTRW Riau," jelasnya.
Belum disahkannya RTRW Riau memang sangat berdampak dengan berbagai hal terutama dengan pembangunan di Riau. Menurut Asri, hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab enggannya investor masuk ke Bumi lancang Kuning untuk mengembangkan sayapnya.
"Segala penyelesaian persoalan RTRW ini berada di tangan pusat??. Jika pusat tidak mau juga mengeluarkan RTRW, maka kita meminta merdeka saja," ?ungkap sekretaris Komisi D DPRD Riau ini.

Menurutnya tidak berhenti sampai di situ saja. Program pembangunan tol Pekanbaru-Dumai juga terhalang dengan persoalan RTRW termasuk pembangunan rel kereta api Sumatra. Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini sangat berharap kepada pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti RTRW karena dengan hal tersebut percepatan pembangunan di Riau bisa dilakukan.

Seperti diketahui bahwa Riau pernah mendapatkan kado istimewa saat HUT Riau ke 57 tahun 2014 lalu dari Kementrian Kehutanan. Namun, kado yang seyogianya sangat membanggakan Riau malah menjadi mimpi buruk setelah terjeratnya Gubernur Riau non aktif Annas Maamun terjerat oleh hukum dan ditangkap oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK)  .
"RTRW yang diserahkan tahun lalu itu sama saja RTRW ecek-ecek, tidak benar itu. Akibatnya, Pak Annas Maamun, gubernur Riau tersangkut persoalan hukum,"jelasnya.
Belakangan, hal tersebutlah yang diisukan yang membuat ketakutan pemerintah saat ini untuk memberikan kejelasan terhadap pengesahan RTRW Provinsi Riau.
Lalu, jika persoalan ini tak tuntas, kapan persoalan kelistrikan di Riau akan selesai?***