DP4 Pilkada Rohul Melonjak

KPU Rohul Harus Validkan DPT

KPU Rohul Harus Validkan DPT

PASIR PENGARAIAN(HR)-Anggota DPRD Rohul asal partai Demokrat Kelmi Amri, meminta KPU untuk bekerja ekstra hati-hati dalam melakukan validasi data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. Sehingga menghasilkan Data Pemilih Tetap Rohul yang akurat.

Hal itu disampaikan Kelmi, Senin (10/8), di Pasir Pengaraian, menanggapi adanya peningkatan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) Rohul.

Menurut Kelmi, DP4 Pilkada Rohul yang berjumlah 400.191, terdapat kenaikan hampir 50 ribu potensi pemilih dibandingkan DPT Pilpres yang hanya berjumlah 351.000 pemilih. Kelmi menilai, lonjakan fantastis potensi pemilih ini tidak masuk akal dan rawan disusupi kepentingan salah satu calon.

"Bagaimana mungkin, satu tahun setelah pilpres hampir 50 ribu peningkatan penduduk, ini harus menjadi perhatian baik itu dari KPU maupun Panwas," ujar mantan Ketua KNPI Rohul itu.

Kelmi menambahkan, dari data yang didapatkanya, sebagian besar lonjakan potensi pemilih itu ternyata  berada di kawasan perusahaan seperti Tambusai, Tambusai Utara dan zona pinggiran perbatasan.

"Di Kecamatan Tambusai utara saja, banyak terdapat perusahaan PKS, terjadi lonjakan potensi pemilih hampir 7.000 pemilih. Kita khawatir ada pemilih eksodus yaitu pemilih yang di mobilisasi dari luar yang menyusup di data KPU, nama ganda, orang yang sudah meninggal tapi namanya muncul lagi. Kami harapkan itu tidak terjadi, sehingga tidak  menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujarnya.

Ketika disinggung apakah peningkatan DP4 dalam pilkada Rohul ini, merupakan ancaman dalam mewujudkan pilkada Rohul yang bersih dan zero pelanggaran, Kelmi menyebutkan pemilih, adalah salah satu indikator yang menentukan bersih tidaknya pelaksanaan pilkada.

Menurutnya, bersih atau tidaknya pelaksanaan sebuah pilkada, namun harus diawali dengan data pemilih yang bersih, tanpa ada susupan dan kepentingan salah satu calon.

"Saya mengharapkan peran dari semua pihak untuk mengawasi pilkada ini agar tidak terjadi politik transaksional. Sehingga Rohul mendapatkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat, tidak dihasilkan dari praktek-praktek curang," pungkasnya. (yus)