SIAK (HR)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Siak menggelar rapat paripurna, membahas tentang Pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Siak terhadap nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2015.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Siak Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua Sutarno dihadiri Wakil Bupati Siak Alfedri, Sekretaris Daerah Siak T Said Hamzah, beserta unsur Muspida Kabupaten Siak, Rabu (5/8) di Gedung DPRD Siak.
Dalam pandangannya, juru bicara anggota Fraksi Gerindra DPRD Salomo, menyampaikan, berdasarkan nota keuangan RAPBD-P tahun 2015, memang ada peningkatan sektor pajak daerah sebesar 10,33 persen dan sektor retribusi daerah 20,66 persen.
"Menurut hemat kami beberapa potensi daerah belum tergali potensinya secara baik," ungkapnya.
Dijelaskannya, potensi pajak daerah yang belum tergali. Seperti pajak air tanah target Rp7,5 miliar lebih dan pajak mineral bukan logam dan bantuan menurun 50 persen dari target Rp300 juta menjadi Rp150 juta dalam APBD murni. Ini menunjukkan target pencapaian dikurangi, setelah melihat waktu paencapaian yang tidak memungkinkan. Penurunan target ini tentu menjadi tolak ukur kinerja SKPD.
Selain itu, potensi pajak daerah rendah antara lain retribusi tenaga kerja asing sebesar Rp100 juta, retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa alat berat) sebesar Rp200 juta, retribusi terminal sebesar Rp38 juta dan retribusi izin trayek sebesar Rp15 juta.
"Kami menilai kinerja SKPD terkait perlu dievaluasi kembali mengingat potensi yang ada di Kabupaten siak, jika di kelola dan dikembangkan secara baik. Semestinya dapat ditingkatkan dari target yang direncanakan dalam RAPBD tahun 2015," pintanya.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemkab Siak bisa menjelaskan tentang target realisasi APBD, dan logika apa yang dipakai untuk efektivitas dan efisiensi anggaran dengan waktu yang relatif singkat setelah RAPBD perubahan disahkan nantinya.(ali)