SELATPANJANG (HR)- Sesuai keputusan pemerintah, mulai tahun 2017 mendatang, sekolah lanjutan atas akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah provinsi.
Untuk itu pihak Dinas Pendidikan Meranti mulai tahun 2016 mendatang, akan melakukan pendataan atau inventarisasi aset yang akan  diserahkan ke pemerintah provinsi tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, M Arif MN, kepada Haluan Riau di Selatpanjang Kamis kemarin mengatakan, adanya kebijakan tersebut disambut dengan sukacita. Sehingga daerah hanya akan mengurusi persoalan mengenai pendidikan mulai dari tingkat paling rendah hingga ke sekolah lanjutan pertama.
Daerah akan lebih fokus melakukan pembenahan dan upaya peningkatan mutu pendidikan mulai dari TK, SD hingga SLTP saja. Termasuk memikirkan kesejahteraan para kalangan pendidik tersebut, kata Arif.
Diungkapkan Arif, jumlah sekolah SLTA di Kabupaten Kepulauan Meranti seluruhnya 28 SLTA. SMA sebanyak 22 sekolah dan SMK sebanyak 6 sekolah. Sudah termasuk sekolah swasta dan SLB.
Untuk itu tahun 2016 mendatang pihaknya akan melakukan inventarisasi seluruh sekolah lanjutan atas, mulai dari asset bergerak maupun asset tidak bergerak. Termasuk para guru dan kalangan pendidik lainnya.
Sehingga nantinya akan diketahui berapa besar asset pendidikan itu yang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi,”ungkapnya.
Setelah seluruhnya rampung pada tahun 2016, maka tahun 2017 akan dilakukan serahterima. Dengan demikian seluruh urusan mengenai sekolah lanjutan atas, mulai dari kebutuhan sarana dan prasarana maupun mengenai keberadaan kalangan pendidik lainnya akan dikelola sepenuhnya oleh provinsi,”ujarnya.
Ditambahkan-nya, adanya kebijakan baru pemerintah tersebut, cukup membantu proses penyelenggaraan pendidikan di daerah. Terutama daerah baru seperti Meranti, yang sangat memerlukan penanganan segera secara bersamaan di berbagai bidang tersebut.
Sebagai daerah baru lanjut Arif, selain kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan itu, juga sangat membutuhkan upaya peningkatan mutu pendidikan. Upaya peningkatan tersebut semuanya berhubungan erat dengan pendanaan.
Sehingga kita yakin, ke depan pengelolaan sekolah lanjutan atas di daerah akan jauh lebih berbobot setelah ditangani oleh pemerintah provinsi.
Dan hal ini sangat diharapkan masyarakat, sehingga sekolah lanjutan atas yang ada nantinya menjadi satu level diseluruh daerah yang ada. Ini sebuah kebijakan baru dan sangat kita dukung demi kemajuan dunia pendidikan di seluruh Riau ke depan.***