PEKANBARU (HR)- Aksi anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru, yang melakukan walk out pada Rapat Paripurna Laporan Pansus DPRD Pekanbaru Tentang Pembahasan Investasi Pasar, Senin (6/7), berbuntut panjang. Ketua Fraksi Demokrat, Aidil Amri, menegaskan, fraksinya akan menyurati pimpinan DPRD, mempertanyakan legalitas Paripurna Investasi Pasar.

"Kita akan pertanyakan, kenapa bisa demikian. Terutama masalah absen anggota Pansus Investasi dari Fraksi Demokrat merasa ditipu. Ini yang harus diluruskan, makanya kita surati pimpinan," tegas Aidil, Jumat (10/7).

Seperti diketahui, rekomendasi Pansus Investasi Pasar dalam paripurna lalu, pembangunan Pasar Induk oleh pihak ketiga dan pembangunan Pasar Palapa menggunakan dana APBN atau APBD. Ternyata, dari 8 Fraksi yang ada di DPRD, 2 Fraksi yakni Fraksi PDI-P dan Fraksi Demokrat tidak setuju dengan rekomendasi Pansus. Alasan mereka, tidak pernah dirapatkan sebelumnya. Meski begitu, Paripurna tetap dilanjutkan dan berjalan mulus, dengan hasil menetapkan hasil rekomendasi Pansus.

"Dari Demokrat, Eri Sumarni yang menjadi anggota Pansus merasa tidak pernah meneken absen persetujuan paripurna Pansus. Makanya dalam surat ke pimpinan besok, Demokrat mempertanyakan ini," sebutnya.

Disinggung mengenai aksi Fraksi Demokrat terkait Investasi Pasar ini, Aidil mengaku, pihaknya tidak akan membatalkan hasil rekomendasi Pansus tersebut. "Tapi kita hanya ingin mempertanyakan, apakah memang begitu prosedur persetujuan untuk paripurna Pansus," akunya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru, Aidil Amri mengatakan, Pansus tidak pernah memberitahu anggota fraksi dan anggotanya tentang paripurna penetapan Pansus tersebut. Bahkan diakuinya terkesan ada jebakan.

Ketua Fraksi PDI-P, Dapot Sinaga, juga melakukan hal yang sama. Disebutkannya, Fraksinya mendukung dibangun pihak ketiga. Sebab, pasar yang dibangun melalui APBD atau APBN, sering tidak terurus, seperti Pasar Rumbai.

Ketua Pansus Investasi Pasar DPRD Pekanbaru, Ferry Sandra Pardede, mengatakan, ada beberapa alasan Pansus tidak merekomendasikan pembangunan Pasar Palapa melalui investor. Di antaranya, karena adanya program nasional pembangunan 5.000 pasar di seluruh Indonesia, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru, pedagang enggan berjualan di sana karena harga kios melambung. Sementara itu, untuk pembangunan Pasar Induk, Pansus memberi rekomendasi agar secepatnya dibangun. Karena kebutuhannya mendesak.***