SELATPANJANG (HR)- Untuk menghidari terjadinya rembesan air laut ke tengah pemukiman warga, mulai tahun 2015 ini pengeboran air dalam tanah untuk kebutuhan masyarakat akan dilakukan penuh ke hati-hatian.

Wilayah Kepulauan Meratni yang dikelilingi oleh lautan itu, diperkirakan cukup rawan akan terjadinya rembesan air laut yang bersumber dari sumur-sumur yang dibor. Untuk itu mulai tahun ini program sumur bor tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra, kepada Haluan Riau sehubungan dengan persoalan air bersih yang belum tuntas di Kepulauan Meranti.

Disebutkannya, selama ini  hampir setiap  tahun ada program pembangunan sumbur bor yang dianggarkan oleh pemerintah daerah.
Dan semua sumur tersebut rata-rata berkedalaman antara 50 hingga 100 meter, bahkan tidak jarang masyarakat melakukan pengeboran hingga kedalaman hampir 1.000 meter.

Pengeboran seperti itu akan sangat beresiko terjadinya rembesan air laut. Dan jika itu terjadi maka air dalam tanah di pedalaman atau walau jauh dari tepi laut, potensi remesan air laut akan juga dirasakan.

"Untuk itu kita saat ini telah merundingkan jalan keluar terbaik untuk upaya mengatasi  kesulitan masyarakat dalam menutupi kebutuhan air bersih setiap harinya,”terang Dedi.

Menurutnya, pemanfaatan potensi air tawar yang ada di berbagai pulau yang ada, diharapkan bisa menjadi bahan baku air bersih untuk diolah menjadi air minum.

Selain memanfaatkan air tawar yang ada di berbagai Tasik di Meranti, itu pemerintah juga harus memikirkan langkah selanjutnya untuk bisa mendapatkan sumber air bersih selain dari air Tasik. Apakah wacana pembangunan bendungan yang dulu pernah dilontarkan pemerintah, yakni di hulu  sungai Perumbi, barangkali hal ini juga perlu untuk ditelusuri kembali.

Selain itu kita juga punya pemikiran untuk membngun bak penampungn air hujan berskala besar yang nantinya bisa menjadi milik desa.

Sumbernya tetap mengharpakan turunnya hujan, namun bisa menampung lebih banyak untuk digunakan oleh masyarakat.
Jadi pola pembangunan bisa dilakukan lewat program pembangunan infrastruktur desa, dimana anggarannya lumayan besar setiap tahunnya.

“Ini juga perlu dikaji lebih dala lagi, jika memang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, barangkali wacana ini juga perlu kita siasati,” ujarnya. (jos)