PEKANBARU (HR)-Tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran APBD Riau tahun 2014 yang mencapai Rp3,9 triliun, mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Riau. Dewan menilai, hal itu menunjukkan masih lemahnya kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau.

 

"Dari sana kami merekomendasikan bahwa kinerja satuan kerjanya memang lemah, sehingga menyebabkan serapan anggaran sangat minim," ungkap anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, Ade Hartai Rahmat, Rabu (17/6).

 

Karena itu, pihaknya berharap pada tahun 2015 ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau benar-benar memaksimalkan kinerjanya sehingga penyerapan anggaran daerah bisa lebih maksimal lagi. Ia juga wanta-wanti, jangan sampai apa yang terjadi pada 

 

realisasi APBD Riau tahun 2014 terulang lagi pada tahun ini. "Pada tahun 2014, banyak program kerja yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kita harapkan jangan terulang lagi tahun ini," tambahnya. 

 

Dikatakan Ade, selain masih lemahnya kinerja satker di lingkungan Pemprov Riau, tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Riau tahun 2014, juga akibat minimnya dana APBD yang terserap untuk pembangunan. 

 

Dua hal ini, jelasnya, juga masuk dalam rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, tentang LKPj Gubernur Riau 2014. Menurutnya, ada dua indikator yang direkomendasikan, yakni  menyangkut kinerja satuan kerja di Pemprov Riau serta kinerja kepala daerah.

 

Meski demikian, tambahnya, pihaknya tidak serta merta menyalahkan kepala daerah. Di sisi lain, pihaknya dapat memahami ada kendala yang dialami Plt Gubri ketika itu. Salah satunya adalah terkait tidak sinkronnya antara ABPD dengan Struktur Organisasi Pemprov Riau. Ia mengakui hal ini juga berdampak terhadap Plt Gubri yang mengalami kesulitan menjalankan roda pemerintahan dengan maksimal.

 

"Tetapi dengan kondisi sekarang, kami berharap kepadaa seluruh satuan kerja harus ada komitmen bersama sesuai dengan visi dan misi Riau yang tertuang dalam RPJMD, untuk bisa menggesa dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD ke depannya," harap anggota Komisi E ini.

 

Sementata itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, menjelaskan tinggi Silpa APBD Riau tahun 2014, disebabkan banyak faktor. Selain adanya perubahan transisi kepemimpinan juga terhambat karena adanya susunan organisasi tata usaha (SOTK) baru.

 

"Memang serapan anggaran kita sedikit, dan lambat, karena adanya transisi. Dan kedepan kita optimis serapan anggaran bisa mencapai target," ujar Plt Gubri.

 

Dijelaskan Plt, untuk tahun ini, dirinya sudah membagi tugas untuk mengawasi serapan APBD Riau untuk tahun 2015. Masing-masing satuan kerja akan diawasi asisten Setdaprov Riau, yang bertugas memanggil satuan kerja yang berada dalam pengawasannya, setiap pekana.

 

"Nanti TAPD bertugas untuk mengawasi SKPD dalam merealisasikam anggaran. Jadi nanti akan ketahuan berapa serapan anggaran dari setiap SKPD," kata Plt Gubri.

 

Sebagaimana diketahui memasuki minggu kedua bulan Juni ini, realisasi keuangan sudah mencapai 11,59 persen berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Sedangkan untuk realisasi fisik sudah mencapai 32,16 persen .***