Dinas Kesehatan Harus Cari Solusi
Suasana hearing DPRD Kampar dengan Dinas Kesehatan dan tenaga bantu kesehatan, Senin (25/5).
BANGKINANG (HR)-Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar diminta mencari solusi soal gaji Tenaga Bantu Kesehatan dan Tenaga Harian Lepas yang belum dibayar.
Hal ini ditegaskan beberapa anggota Komisi I DPRD Kampar dalam hearing yang dilaksanakan antara DPRD Kampar dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Senin (25/5) sore. Ketua Komisi I DPRD Kampar, Toni Hidayat, dalam pertemuan yang juga dihadiri kepala Puskesmas se-Kabupaten Kampar ini mendesak Kepala Dinas Kesehatan agar segera membayarkan honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum tervalidasi ini, karena menurutnya, mereka sampai saat ini masih tetap bekerja dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dalam hearing tersebut terungkap, ada beberapa Tenaga Bantu Kesehatan (TBK) yang sudah bekerja selama delapan tahun namun tidak termasuk kepada kelompok TBK yang akan dibayarkan.
"Kami mempertanyakan kepada pihak Dinas Kesehatan mengapa ini bisa terjadi, bagaimana pola rekrutmen TBK ini sehingga sudah hampir satu tahun gaji mereka tidak dibayarkan," tegas Tony Hidayat.
Hal senada juga dipertanyakan salah seorang anggota Komisi I, H Saidin, yang miris melihat kondisi yang ada. "Kami tegaskan agar pihak Dinas Kesehatan menggunakan nuraninya agar mampu mencarikan solusi agar gaji TBK ini bisa dibayarkan, apalagi mereka sudah bekerja selama satu tahun siang dan malam, dimana nurani kita," terangnya mempertanyakan.
Persoalan honor tenaga medis ini memang membuat jajaran di Dinas Kesehatan dan masyarakat menjadi heboh. Beberapa kali tenaga medis ini menggelar demonstrasi temasuk juga demonstrasi yang digalang oleh sejumlah aktivis di Kampar.
Terakhir aksi demonstrasi digelar sebelum hearing digelar Senin (25/5). Aksi ini dilakukan sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Serikat Buruh Medis Kampar (SBMK) yang melakukan demontrasi di depan Balai Bupati Kampar. Aksi serupa juga dilakukan beberapa pekan terakhir.
Selain SMBK, perjuangan tenaga medis yang galau akan nasibnya ini juga dilakukan Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) yang menuntut Bupati Kampar untuk turun tangan membantu menyelesaikan persoalan ini, sehinnga para petugas medis yang telah mendukung program pelayanan Puskesmas 24 jam ini bisa menerima honor sesuai dengan kontrak kerja yang mereka miliki, di mana dalam bekerja memberikan pelayanan. Kesehatan kepada masyarakat bisa mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari.
Dari pantauan Haluan Riau di lapangan, Senin (25/5) sebagian tenaga medis juga ada juga yang membawa anak mereka pada aksi demonstrasi ini. Mereka mengakui bahwa pada saat bekerja di Puskesmas juga tetap membawa anaknya turut serta bersamanya.
"Anak tetap saya bawa, bahkan pada saat tugas malam pun tetap ia bawa demi dedikasi pada tugas sebagai petugas Puskesmas 24 jam," ujar salah seorang perwat yang bertugas di Kecamatan Gunung Sahilan yang tak ingin namanya dicantumkan.
"Tega kali orang dinas tak membayarkan gaji kami hingga saat ini," ungkap THL dengan suara lantang kepada wartawan.
Ketua Serikat Buruh Medis Kampar (SBMK) Nurapni Ariyanti dalam orasinya mengatakan ia dan kawan-kawan THL lainnya sudah bekerja dengan dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab berdasarkan SK yang mereka punya, namun hinnga kini tak kunjung mendapatkan hak berupa honor yang dijanjikan sebesar Rp1.720.000 terhitung sejak Juni tahun 2014.***
Hal ini ditegaskan beberapa anggota Komisi I DPRD Kampar dalam hearing yang dilaksanakan antara DPRD Kampar dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Senin (25/5) sore. Ketua Komisi I DPRD Kampar, Toni Hidayat, dalam pertemuan yang juga dihadiri kepala Puskesmas se-Kabupaten Kampar ini mendesak Kepala Dinas Kesehatan agar segera membayarkan honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum tervalidasi ini, karena menurutnya, mereka sampai saat ini masih tetap bekerja dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dalam hearing tersebut terungkap, ada beberapa Tenaga Bantu Kesehatan (TBK) yang sudah bekerja selama delapan tahun namun tidak termasuk kepada kelompok TBK yang akan dibayarkan.
"Kami mempertanyakan kepada pihak Dinas Kesehatan mengapa ini bisa terjadi, bagaimana pola rekrutmen TBK ini sehingga sudah hampir satu tahun gaji mereka tidak dibayarkan," tegas Tony Hidayat.
Hal senada juga dipertanyakan salah seorang anggota Komisi I, H Saidin, yang miris melihat kondisi yang ada. "Kami tegaskan agar pihak Dinas Kesehatan menggunakan nuraninya agar mampu mencarikan solusi agar gaji TBK ini bisa dibayarkan, apalagi mereka sudah bekerja selama satu tahun siang dan malam, dimana nurani kita," terangnya mempertanyakan.
Persoalan honor tenaga medis ini memang membuat jajaran di Dinas Kesehatan dan masyarakat menjadi heboh. Beberapa kali tenaga medis ini menggelar demonstrasi temasuk juga demonstrasi yang digalang oleh sejumlah aktivis di Kampar.
Terakhir aksi demonstrasi digelar sebelum hearing digelar Senin (25/5). Aksi ini dilakukan sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Serikat Buruh Medis Kampar (SBMK) yang melakukan demontrasi di depan Balai Bupati Kampar. Aksi serupa juga dilakukan beberapa pekan terakhir.
Selain SMBK, perjuangan tenaga medis yang galau akan nasibnya ini juga dilakukan Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) yang menuntut Bupati Kampar untuk turun tangan membantu menyelesaikan persoalan ini, sehinnga para petugas medis yang telah mendukung program pelayanan Puskesmas 24 jam ini bisa menerima honor sesuai dengan kontrak kerja yang mereka miliki, di mana dalam bekerja memberikan pelayanan. Kesehatan kepada masyarakat bisa mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari.
Dari pantauan Haluan Riau di lapangan, Senin (25/5) sebagian tenaga medis juga ada juga yang membawa anak mereka pada aksi demonstrasi ini. Mereka mengakui bahwa pada saat bekerja di Puskesmas juga tetap membawa anaknya turut serta bersamanya.
"Anak tetap saya bawa, bahkan pada saat tugas malam pun tetap ia bawa demi dedikasi pada tugas sebagai petugas Puskesmas 24 jam," ujar salah seorang perwat yang bertugas di Kecamatan Gunung Sahilan yang tak ingin namanya dicantumkan.
"Tega kali orang dinas tak membayarkan gaji kami hingga saat ini," ungkap THL dengan suara lantang kepada wartawan.
Ketua Serikat Buruh Medis Kampar (SBMK) Nurapni Ariyanti dalam orasinya mengatakan ia dan kawan-kawan THL lainnya sudah bekerja dengan dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab berdasarkan SK yang mereka punya, namun hinnga kini tak kunjung mendapatkan hak berupa honor yang dijanjikan sebesar Rp1.720.000 terhitung sejak Juni tahun 2014.***
.jpeg)
.jpeg)
