Aset BPD Ditargetkan Tumbuh 20 Persen
ilustrasi
JAKARTA (HR)- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad mengatakan dimulainya program Transformasi BPD diharapkan mengalami pertumbuhan aset 20 persen per tahun.
"Melalui program transformasi dimaksukan sepuluh tahun ke depan BPD menjadi tuan rumah di daerah masing-masing. Aset tumbuh 20 persen per tahun," katanya saat pidato peluncuran program Transformasi BPD di Istana Negara, Selasa (26/5).
Berdasarkan data OJK, aset BPD per akhir tahun lalu mencapai Rp433 triliun atau berada di posisi ke-empat setelah BRI, Bank Mandiri dan BCA. Sinergi 26 BPD di seluruh Indonesia diharapkan bisa berkontribusi mendorong pertumbuhan daerah yang masih kecil.
Dalam mendorong sinergi ini, pemerintah pusat bersama OJK berperan memantau seluruh program ditandai komitmen dukungan pemangku kepentingan BPD yakni OJK, Kemendagri, Asbanda, Gubernur dan Ketua DPRD.
Presiden Joko Widodo pagi ini meluncurkan Program Transformasi Bank-Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Istana Negara ditandai pemukulan gong oleh presiden didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Ketua Asbanda Eko Budiwiyono serta Mendagri Tjahjo Kumolo.
Muliaman dalam sambutannya mengatakan kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah masih rendah tercermin dari kecilnya pangsa kredit konsumtif yang hanya 26 persen. Selain itu kurang memadainya tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur memicu kredit bermasalah sektor produktif serta kurangnya saing produk membuat BPD lemah.
"BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut dan memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan," katanya.
Revitalisasi BPD, katanya tidak cukup diserahkan kepada masing-masing daerah melainkan perlu komitmen serta dukungan semua pihak termasuk pemerintah pusat. OJK dan Kemendagri serta pemangku kepentingan daerah tediri Gubernur dan Ketua DPRD berkomitmen melalui permodalan dan kredit UMKM serta peningkatan tata kelola pelaksanaan administrasi.
Ada enam strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko yakni pengembangan produk, pengelolaan layanan, pengembangan pemasaran, pengelolaan jaringan, pengelolaan portfolio dan penguatan likuiditas dan permodalan.
"Keenam strategi tersebut akan dikembangkan, dikoordinasikan dan disinergikan oleh Strategic Group BPD sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis dan risiko baik di level group maupun di masing," ujar Muliaman.
Dengan pembentukan strategic group BPD masing masing BPD tetap independen, namu bersinergi dalam pengembangan dan platform (sistem) operasi bisnisnya.(bis/kon/ara)
"Melalui program transformasi dimaksukan sepuluh tahun ke depan BPD menjadi tuan rumah di daerah masing-masing. Aset tumbuh 20 persen per tahun," katanya saat pidato peluncuran program Transformasi BPD di Istana Negara, Selasa (26/5).
Berdasarkan data OJK, aset BPD per akhir tahun lalu mencapai Rp433 triliun atau berada di posisi ke-empat setelah BRI, Bank Mandiri dan BCA. Sinergi 26 BPD di seluruh Indonesia diharapkan bisa berkontribusi mendorong pertumbuhan daerah yang masih kecil.
Dalam mendorong sinergi ini, pemerintah pusat bersama OJK berperan memantau seluruh program ditandai komitmen dukungan pemangku kepentingan BPD yakni OJK, Kemendagri, Asbanda, Gubernur dan Ketua DPRD.
Presiden Joko Widodo pagi ini meluncurkan Program Transformasi Bank-Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Istana Negara ditandai pemukulan gong oleh presiden didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Ketua Asbanda Eko Budiwiyono serta Mendagri Tjahjo Kumolo.
Muliaman dalam sambutannya mengatakan kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah masih rendah tercermin dari kecilnya pangsa kredit konsumtif yang hanya 26 persen. Selain itu kurang memadainya tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur memicu kredit bermasalah sektor produktif serta kurangnya saing produk membuat BPD lemah.
"BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut dan memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan," katanya.
Revitalisasi BPD, katanya tidak cukup diserahkan kepada masing-masing daerah melainkan perlu komitmen serta dukungan semua pihak termasuk pemerintah pusat. OJK dan Kemendagri serta pemangku kepentingan daerah tediri Gubernur dan Ketua DPRD berkomitmen melalui permodalan dan kredit UMKM serta peningkatan tata kelola pelaksanaan administrasi.
Ada enam strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko yakni pengembangan produk, pengelolaan layanan, pengembangan pemasaran, pengelolaan jaringan, pengelolaan portfolio dan penguatan likuiditas dan permodalan.
"Keenam strategi tersebut akan dikembangkan, dikoordinasikan dan disinergikan oleh Strategic Group BPD sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis dan risiko baik di level group maupun di masing," ujar Muliaman.
Dengan pembentukan strategic group BPD masing masing BPD tetap independen, namu bersinergi dalam pengembangan dan platform (sistem) operasi bisnisnya.(bis/kon/ara)
.jpeg)
