PEKANBARU (HR)- Laju inflasi memasuki bulan April 2014 di Provinsi Riau sudah mencapai 6,87 persen, angka ini menurun bila dibandingkan pada akhir tahun 2014, bulan Desember yang mencapai 8,5 persen.

 

Angka 6,87 persen tersebut diharapkan bisa diperbaiki dengan akan adanya rancangan inflasi jangka panjang, yang akan dimulai pada rapat koordinasi nasional, bersama Presiden pada pekan ini.

 

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Bank Indonesia perwakilan Pekanbaru Rahmadi kepada wartawan usai mengadakan rapat bersama Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Senin (25/5). Menurutnya laju inflasi yang terjadi di Riau, diakibatkan adanya kenaikan harga BBM dan gas serta pengaruh bahan makanan yang ada di Riau.

 

"Di Riau ini ada lima jenis bahan makanan yang berpengaruh terhadap inflasi di Riau, yakni, beras, cabai, bawang merah, daging sapindan daging ayam. Kelima bahan ini selalu mengalami kenaikan," terang Rahmadi.

 

Untuk mengatasi lajunya inflasi kedepan akan dilakukan pengawasan terhadap harga dari kelima bahan pokok ini agar tetap stabil. Apalagi ketika akan memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Riau harus menyampaikan kepada masyarakat, bahwasanya harga bahan pokok ini mencukupi selama bulan Ramadhan.

 

"Sejatinya pada bulan Ramadhan nanti harga bahan pokok tidak harus naik. Dan kita akan koordinasikan dengan bulog serta Pertamina bersama Pemprov, memastikan bahan pokok ini aman dan cukup," tambahnya.

 

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, di Provinsi Riau, angka inflasi selalu bergerak di tiha Kabupaten Kota, yakni, Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir. Ketiga daerah ini selalu bergantung kepada daerah lain dalam hal kebutuhan bahan pokok.

 

"Di Riau ini kebutuhan beras, cabai, bawang, daging sapi maupun ayama masih didatangkan dari Sumbar, Sumut dan Jambi. Untuk itulah kita akan melakukan rapat regional dengan daerah ini, bagaimana penditribusian bahan ini ke Riau, lancar, dan harganya tetap stabil," ujar Plt Gubri.

 

Lebih jauh dikatakan Plt Gubri, di Provinsi Riau sendiri, untuk menjalankan alih fungsi lahan bagi swasembada pangan terus dilakukan. Namun untuk meningkatkannya sulit untuk dilakukan, pasalnya di Riau saat ini alih fungsi lahan lebih tinggi untuk kebun sawit. Sebaliknya di Sumbar dan Sumut tinggi alih fungsi lahannya untuk swasembada, tetapi hasilnya pedagang lebih memilih mengirimnya ke Riau.

 

"Untuk itulah kita mencoba bagaimana memperbaikinya agar tidak terjadi lagi pedagang yang berspekulasi dan tidak merugikan masyrakat. Harus dibicarakan secara regional, nanti akan dicarikan solusinya," tutup Plt Gubri.(nur)