BANDAR PETALANGAN (HR)- Ketua Komisi 1 DPRD Pelalawan Eka Putra mengingatkan, agar PT Serikat Putra yang membuka perkebunan di Kecamatan Bandar Petalangan, Pelalawan agar membangun kebun Koperasi Kredit Primer Anggota untuk masyarakat yang berada di daerah operasionalnya. Hal ini penting dilakukan untuk membantu warga sekitar.

Demikian dikatakannya, Minggu (24/5). Ditegaskan oleh politisi Golkar ini, program CSR PT Serikat Putra juga dinilai tak jelas dan transparan. Jika demikian adanya, sebaiknya PT SP ditutup saja dan Dewan akan merekomendasikan penutupan perusahaan tersebut kepada Pemkab Pelalawan dan pihak berkompeten lainnya.

"Untuk apa perusahaan ini ada jika sama sekali tidak berasas manfaat untuk masyarakat. Lihat saja, betapa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Serikat Putra. Mestinya, sesuai dengan Undang-undang Perkebunan, 20 persen dari luas izin Hak Guna Usaha diserahkan kepada masyarakat untuk pola kemitraan. Nah, perusahaan ini menerima buah sawit masyarakat saja tidak mau, ini kan amat keterlaluan," sebutnya.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan Serikat Putra, sambungnya, adalah program CSR yang tak transparan dan jelas. Tak ada satu pun program yang amat membantu masyarakat. Begitu pula terhadap lingkungan, semisal pelanggaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan Sungai Kerumutan porak poranda hinga habitat sungai binasa. Eka menyarankan perusahaan untuk introspeksi diri, jika keberadaan perusahaan tak berazaz manfaat, sebaiknya PT SP ditutup saja.

Sementara itu tokoh adat Petalangan Arifin menambahkan, sebaikya perusahaan melakukan koordinasi dan komunikasi semua pihak yang lebih intensif hingga solusi dari polemik perusahaan dan masyarakat ditemukan jalan keluarnya.

Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Pemudi Pelalawan Selatan Agustiar menambahkan, sebagai wadah yang mayoritas di isi oleh elemen pemuda, maka akan melakukan konsolidasi dan akan merapatkan barisan untuk menggebrak perusahaan yang tidak ada wujud kepedulian sosial.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Pelalawan, Habibi Hapri mengharapkan agar setiap ada polemik yang tak pernah selesai bisa dikomunikasikan dan duduk bersama untuk dicari jalan keluarnya. Politisi PAN ini menyarankan agar masyarakat memasukkan surat ke dewan untuk hearing dengan PT Serikat Putra.

Manajemen PT SP Suharto saat dikonfirmasi melalui telon selulernya, tak ada jawaban. Begitu pula pesan singkat yang dikirim berisi konfirmasi pemberitaan, juga tak digubris oleh manajemen.(zol)