Rencana Hak Interpelasi

Internal DPRD Riau Beda Pandangan

Internal DPRD Riau Beda Pandangan

PEKANBARU (HR)-Internal DPRD Riau belum sepenuhnya mendukung wacana mengajukan hak interpelasi kepada Plt Gubernur Riau, terkait masih rendahnya realisasi dana APBD Riau tahun 2015. Meski sejumlah fraksi menyatakan mendukung langkah itu, namun ada yang menolaknya.

Ketika ditanya tentang hal itu, Ketua DPRD Riau, Suparman, mengaku pihaknya telah menerima masukan dari beberapa fraksi yang akan mengajukan hak interpelasi tersebut. Wacana itu muncul setelah melihat realisasi APBD Riau 2015 masih minim, masih berkutat di bawah angka 10 persen. Sementara saat ini sudah memasuki pertengahan tahun.  

Suparman mengakui pihaknya mendukung rencana mengajukan hak interpelasi tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan sebagai bentuk kecintaan anggota DPRD Riau terhadap perkembangan pembangunan di Riau yang tak kunjung ada realisasi nyata dari Pemprov Riau.

Dari hari ke hari, Riau selalu dirundung masalah. Karena itulah, niat sebagian anggota Dewan yang menginginkan adanya perubahan bagi Riau, harus disambut dengan baik.

"Saya sebagai pimpinan menyambut baik rencana itu. Tapi yang harus ditekankan, hak interpelasi itu bukan ditujukan kepada pribadi Plt Gubri, tapi untuk semua di jajaran di Pemprov Riau. Apalagi sekarang pimpinan satuan kerjanya sudah defenitif. Intinya, Dewan ingin proses pembangunan di Riau berjalan dengan cepat," terangnya, Jumat (22/5).

Ditambahkannya, secara lisan dan komunikasi politik di DPRD, sudah ada kesepakatan untuk memulai bergulirnya hak interpalasi ini. Wacana tersebut akan terus bergulir, sampai nantinya akan ada kesepakatan seluruh Dewan. Jika nanti lebih dari 2/3 anggota Dewan yang menyatakan setuju, maka wacana itu sudah bisa digulirkan.

"Kita ingin Pemprov Riau lebih serius lagi dalam mempercepat penyerapan APBD. Kalau wacana ini terus berjalan tentunya akan ada sebuah kesepakatan sikap dari DPRD. Tapi saya nyatakan lagi, ini sebagai bentuk kecintaan kami agar pembangunan di Riau cepat berjalan," tegasnya.

Tak Setuju
Sementata itu, pernyataan berbeda dilontarkan Ketua DPD PDIP Riau, Kordias Pasaribu. Ia dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan rencana pengajuan hak interpelasi tersebut. Hal itu mengingat Pemprov Riau masih dalam tahap menjalankan semua program, setelah pimpinan satuan kerja dilantik secara defenitif.

Meski demikian, Kordias mengakui pihaknya menghormati bila wacana itu terus digulirkan. Sebab, masing-masing fraksi di DPRD Riau tentu memiliki pola pandang sendiri dalam menyikapi serapan dana APBD Riau 2015.

"Saya tidak sependapat hak interpelasi digulirkan sekarang. Biarkan mereka berjalan dulu, hak interpelasi lebih baik digulirkan di bulan-bulan September atau Oktober. Di situ kan baru kelihatan kinerja mereka, kalau masih rendah baru kita gunakan hak interpelasi," ujar anggota Komisi A DPRD Riau ini.

Di lain pihak, anggota DPRD Riau lainnya, dari Fraksi PAN, Ade Hartati, mengatakan, wacana tersebut saat ini memang menjadi pembicaraan hangat di DPRD Riau. Menurutnya sah-sah saja anggota DPRD menggulirkan hak interpelasi, sejauh untuk pembangunan di Riau.

Berkaca dari kondisi pembangunan di Riau saat ini, dan sejak dua tahun belakangan ini, roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Termasuk serapan APBD masih rendah, dan kinerja Pemprov Riau dinilai lemah.

"Kalau saya secara individu itu sah-sah saja, dengan kondisi pembangunan di Riau yang belum berjalan dengam baik. Namun secara fraksi kami akan menelaah dulu wacana ini, karena wacana ini tidal saja berimbas bagi Plt Gubri, tapi bagi pembangunan di Riau. Untuk itulah perlu ditelaah dulu, kami dari PAN akan berkoordinasi dulu dengan DPW dan juga dengan DPP," ujarnya. (nur)