SELATPANJANG (HR)- Keberadaan pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih cukup minim, memaksa pemerintah daerah tersebut akan membuka keran penerimaan baru bagi pegawai negeri sipil.

Setelah tahun 2013 lalu menerima sekitar tiga ratus formasi saja, kekurangan jumlah pegawai itu masih terlihat nyata di berbagai Satker yang ada. Ada kabid dan kasie namun tidak memiliki staf.

Sehingga pekerjaan yang harusnya dikerjakan staf, terpaksa dikerjakan oleh kabid atau kasie. Hal ini cukup memperlambat kinerja pegawai dalam melaksanakan program kerja.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP), Kabupaten Kepulauan Meranti Revirianto didampingi Kabid Mutasi Agustia Widodo kepada Haluan Riau Kamis kemarin mengungkapkan, pihaknya mengusulkan kembali formasi penerimaan CPNS untuk tahun 2015 ini.

Walaupun belum diketahui pasti apakah formasi penerimaan CPNS itu bisa dilakukan tahun ini juga atau hanya sebatas mengusulkan saja tahun ini. Kemudian baru direalisasikan atau diterima tahun 2016 mendatang, tergantung keputusan Menpan RB,”ungkap Revirianto.

Ditambahkan Widodo, pihaknya saat ini sedang melakukan proses pengusulan tersebut. Walau sebenarnya waktu pengusulan itu hanya sampai tanggal 18 Mei lalu, namun karena kita meminta agar waktunya diperpanjang lagi.

Jadi kita belum dapat mengatakan akan menerima formasi CPNS tahun 2015 ini. Sebab analisa jabatan juga masih dalam proses. Namun koita berharap jika memungkinkan tahun ini sudah bisa menerima kembali. Sehingga tahun 2016 mendatang pegawai baru itu sudah mulai melaksanakan tugasnya,”katanya lagi.

Dalam pengusulan formasi CPNS tersebut BKPP harus melampirkan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK). Sehingga dari lampiran yang kita berikan akan diketahui kebutuhan rill pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Sebab jika hanya melihat dari sisi kebutuhan pegawai, masih cukup besar kekurangan yang ada.

Bahkan kalau dihitung antara 900 hingga 1000  pegawai yang dibutuhkan untuk bisa berjalan seluruh program satker yang ada. Hanya saja kebutuhan itu tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Penerimaan tetap akan dilakukan secara bertahab, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,”ujarnya lagi.(jos)