BPK Masih Audit Penggunaan Dana Parpol

BPK Masih Audit Penggunaan Dana Parpol

TELUK KUANTAN (HR)-Partai politik di Kuansing harus mencari dana talangan jelang dana Parpol disalurkan. Sampai saat ini pemerintah masih menunggu hasil audit BPK terkait penggunaan dana parpol tahun 2014.

Hasil verifikasi BPK RI akan menjadi dasar pengajuan bantuan Parpol ke Bupati. "Sampai hari ini hasil verifikasi belum turun yang disampaikan Januari lalu," kata Kepala Kesbangpol melalui Kepala Bidang Politik Yasri Anwar, Selasa (12/5).

Seharusnya April ini, hasil verifikasi sudah turun, karena menurut aturan paling lama verifikasi tiga bulan. "Tahun ini ada 11 parpol yang akan mendapatkan dana parpol," kata Yasri.

Total dana yang akan disalurkan untuk dana parpol, sebesar Rp744.525.952, yang disalurkan satu tahap.
Indek per suara dibayar Rp4.384, dengan rincian Nasdem mendapat jumlah suara 10.178 dengan jumlah bantuan Rp44.620.352, PKB 12.083 suara dengan bantuan Rp52.971.872, PDIP 9.264 suara, bantuan Rp40.613.376, Golkar 45.568 jumlah bantuan Rp 199.770.112, Gerindra 18.797 suara jumlah bantuan Rp 82.406.048, Demokrat 16.269 suara jumlah bantuan 71.323.296.

PAN 12.835 suara bantuan Rp56.268.640, PPP 13.564 suara jumlah bantuan Rp59.464.576, Hanura 10.494 suara jumlah bantuan Rp46.005.696, PBB 13.302 suara jumlah bantuan Rp58.315.968, dan PKPI 7.474 suara jumlah bantuan Rp32.766.016.

Kegunaan dana Parpol nantinya, 60 persen digunakan untuk pendidikan politik, seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif,40 persen lagi, digunakan untuk langganan daya dan jasa,  seperti telepon dan listrik, air minum, jasa pos dan giro, surat menyurat, pemeliharaan data dan arsip, pemeliharaan kantor.

Pihaknya masih menunggu hasil verifikasi pertanggungjawaban masing-masing Parpol yang sudah menerima bantuan tahun lalu, kalau hasil verifikasi sudah diserahkan baru dapat dikucurkan. (rob)