TEMBILAHAN (HR)-Krisis listrik yang terjadi di beberapa daerah, khususnya di Kota Tembilahan, diduga kuat ada permainan oknum tak bertanggung jawab.

"Dari dulu penyakit PLN ini itu- itu saja. Sudah tahu daya kurang, kemampuan menambah pelanggan baru tidak memungkinkan, tapi pemasangan baru masih juga dilakukan. Yang saya khawatirkan, mesin yang sakit atau oknumnya," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), saat menghadiri hearing Komisi III dengan PLN area Rengat dan Rayon Tembilahan, Selasa (5/5).

Mirisnya lagi, kondisi  PLN sekarang ibarat pepatah hidup segan mati tak mau, sudah kronis. Semua mesin sewa milik vendor PLN Rayon Tembilahan selalu mengalami gangguan. Padahal, upaya perbaikan terus dilakukan.

"Diperbaiki ini, itu yang sakit. Diperbaiki itu, ini yang gangguan. Makanya saya bilang, mulai dari PLN wilayah sampai ke bawah menejemennya yang tak bermasalah. Jadi wajar saja kalau masyarakat berpikir PLN ada 'permainan', "sebutnya. Menurutnya, kalau bicara secara teknis, segalanya bisa dihitung baik, asumsi, network planning, rekayasa, safety dan keamanan.

Masalahnya PLN menambah jaringan tapi lupa menambah daya. "Mustahil, perencanaan tidak ada, apa lagi cadangan peralatan mesin tidak punya," ujarnya.

Dikatakan, saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Komisi III dan pernah menjumpai manajer area rengat. Dimana tahun lalu akan membuat program jaringan baru sampai ke wilayah belantara. Ketika ditanya sudah jalan apa tidak program tersebut, pihak area Rengat mengatakan sudah. Namun faktanya, jangankan jaringan, tiangnya saja tidak ada. "Ini adalah pembohongan publik. Artinya PLN sudah terbiasa melakukan pembohongan publik," ungkapnya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Komisi II, Junaidi. Ia meminta pihak PLN bersikap tegas. Karena yang dibeli pemerintah daya, bukan mesin, sehingga jika ada kerusakan mesin tidak ada hubungannya dengan kontrak. "Yang dikontrak PLN kepada pihak vendor daya bukan mesinnya. Artinya jika vendor tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai kontrak, berikan sanksi yang tegas," ujarnya.
Soalnya, lanjut junaidi, masyarakat membayar tagihan listrik kepada PLN bukan kepada vendor.

Untuk itu harus ada sikap tegas PLN, vendor benar-benar memenuhi kewajiban menyediakan daya sesuai kesepakatan. "Sanksi yang diberikan PLN terhadap vendor apa sebanding dengan penderitaan masyarakat," tanya Junaidi. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap pemerintah membuat program  kegiatan muluk-muluk, seperti menambah penerangan jalan di tempat yang sudah terang, karena menurutnya ini akan semakin membebani pihak PLN.

“Contohnya, Jalan M Boya, lampunya sudah terang, kenapa masih dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan lagi. Ini Saya minta hari ini semua pihak harus senada untuk bersama-sama memperjuangkan perbaikan krisis listrik ini. PLN juga jangan mau saja jika jelas-jelas daya kita tidak mampu,” tegasnya. (mg3)