SELATPANJANG (HR)- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Irwan menginstruksikan kepada seluruh bawahannya agar melakukan penghematan anggaran dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.

Kepada seluruh Satuan Kerja diminta agar melakukan pengetatan ikat pinggang dan tetap melaksanakan prioritas terhadap pelayanan publik. Pengurangan anggaran harus disikapi dengan efisiensi yang tinggi dan menunda program kerja yang bersifat seremonial.

Hal itu ditegaskannya, pada pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Satker dalam rangka kegiatan evaluasi sekaligus untuk meminta laporan hasil kinerja masing-masing Satker terkait realisasi APBD pada triwulan pertama tahun 2015.

Penekanan penghematan anggaran pembangunan tersebut akibat terjadinya defisit anggaran DBH Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp302 Miliar lebih.

Pada kesempatan itu dibahas soal pengurangan anggaran sebesar 25 persen atau sebesar Rp302 Miliar, APBD Meranti akibat adanya pemotongan dana DBH Migas tahun 2015.

Aturan Pemerintah Jokowi ini memaksa selruh pemerintah dareah termasuk Pemda Meranti kembali melakukan rasionalisasi mata anggaran dengan melakukan penghematan dan juga berbagai penundaan pelaksanaan pembangunan.

Walaupun pada dasarnya jauh sebelumnya APBD murni untuk tahun 2015 itu sudah diketuk palu bahkan sudah disusun renvcana kerja tahunan untuk tahun berjalan 2015 ini, namun dengan pengurangan yang tergolong besar itu terpaksa berimbas pada penundaan berbagai item program dan pengetatan ikat pinggang.  

Kepada Satker, Bupati Irwan mengintruksikan pengurangan belanja yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, diantaranya belanja dinas dan kegiatan yang bersifat seremonial hendaknya ditangguhkan dulu.

"Saya sudah mengeluarkan kebijakan agar semua kegiatan yang sifatnya tidak menyentuh publik secara langsung dikurangi. Seperti anggaran perjalanan dinas dan kegiatan yang bersifat seremonial dan yang sifatnya seremonial Internal sebaiknya dipangkas saja, "tegas Irwan yang tetap memprioritaskan pada belanja rutin dan kepentingan publik itu.

Bupat Irwan juga meminta kepada setiap SKPD agar melakukan penguatan kinerja keuangan daerah.

"Saya minta pengguna anggaran, Pimpro agar diberikan pelatihan secara berkala, dan kelemahan sepertinya berada di posisi tersebut,"paparnya.

Akibat kurangnya pengetahun dan pengalaman PA, Pimpro menimbulkan pelaksanaan anggaran terhambat dan memunculkan celah hukum.

Bukan karena pelanggaran tetapi karena ketidak-tahuan. "Kelemahan-kelemahan itulah yang perlu ditutupi, dan evaluasi seperti ini juga penting dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pada akhirnya tercapai peningkatan kinerja dari seluruh Satker yang ada,"imbuh Irwan.***